JAKARTA. Pelaksanaan kurikulum 2013 terancam molor lantaran sampai saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum menyetujui anggarannya. Sejatinya, rapat pengesahan bujet untuk pelaksanaan kurikulum baru yang akan dimulai pada 15 Juli mendatang itu dilaksanakan Kamis (23/5) kemarin.

Tapi, diundur dan pengambilan keputusan kembali dijadwalkan pada Senin (27/5) pekan depan. Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto mengatakan pengambilan keputusan tentang anggaran kurikulum 2013 urung lantaran agenda DPR yang padat. "Ada paripurna dan Komisi X harus rapat soal RUU Kebudayaan," katanya kemarin.

Selain itu, bahan untuk keperluan rapat seperti rencana kerja anggaran (RKA) khususnya tentang pergeseran anggaran dari Rp 831,39 miliar menjadi Rp 829,42 miliar dan dokumen kurikulum belum semuanya dilengkapi oleh pemerintah.

Kendati begitu, Agus menjanjikan pengambilan keputusan pada pekan depan tidak bakalan tertunda lagi. Sebab, rapat akan digelar secara maraton. "Panja Kurikulum 2013 akan rapat di pagi hari, siangnya dilanjutkan rapat internal komisi. Terakhir, malamnya baru rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna pengambilan keputusan," bebernya.

Agus bilang, tertundanya  pengambilan keputusan oleh  dewan tidak akan menghambat pelaksanaan kurikulum 2013. Politikus Partai Demokrat ini juga memastikan, penurunan anggaran sesuai saran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak akan berpengaruh banyak terhadap implementasi di lapangan.

Asal tahu saja, anggaran kurikulum 2013 beberapa kali direvisi. Akhirnya, menjadi senilai Rp 829,42 miliar setelah dua kali mengalami perubahan yaitu pada 21 Desember 2012 sebesar Rp 831,39 miliar dan pada 9 April 2013 menjadi Rp 2,491 triliun. Bujet tersebut turun drastis lantaran Kemdikbud mengurangi jumlah sasaran sekolah yang akan menerapkan kurikulum 2013 dari 102.453 sekolah menjadi 6.325 sekolah. Terdiri dari 2.598 SD, 1.436 SMP, 1.270 SMA dan 1.021 SMK.

Mendikbud M. Nuh mengatakan, pengambilan keputusan terkait penetapan anggaran kurikulum 2013 harus segera dilakukan karena  waktu pelaksanaan yang sudah mendesak.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dadan M. Ramdan