JAKARTA. Pimpinan DPR masih belum menemukan solusi untuk masalah nomenklatur kementerian yang diubah dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pengubahan nomenklatur ini bisa membentur pembidangan kerja komisi di parlemen. Menjelang pertemuan dengan Presiden Jokowi besok, masih ada dua kementerian yang disorot oleh pimpinan parlemen. Kementerian kehutanan dan lingkungan hidup yang tadinya merupakan dua kementerian terpisah, serta kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, yang juga merupakan dua kementerian terpisah.
Selama ini, kementerian kehutanan bermitra kerja dengan komisi empat yang membidangi kehutanan dan pertanian. Sedangkan lingkungan hidup, lebih difokuskan sebagai dampak dari pekerjaan eksplorasi tambang dan mineral, yang dikerjakan oleh komisi tujuh. "Jadi agak kurang ketemu, karena menterinya tidak bisa datang di dua komisi," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan ketika dihubungi Sabtu (25/10/2014). Hal yang sama terjadi untuk kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
