DPR Berharap Sudaryono Bawa Perubahan Besar di Tubuh BGN



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. DPR RI berharap Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Sudaryono, segera mempercepat pembenahan tata kelola lembaga agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan lebih efektif.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pergantian pimpinan BGN harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki kinerja lembaga. Menurutnya, sosok yang dipilih Presiden diharapkan mampu membawa perbaikan terhadap pelaksanaan program prioritas tersebut.

"Semoga penggantinya nanti terbaik untuk BGN dan bisa mengevaluasi dan memperbaiki kinerja dari BGN. Saya yakin pasti nanti yang terbaik untuk evaluasi selanjutnya," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/7).


Baca Juga: Tahan BI-Rate, Bos BI Sebut Perluasan Insentif Lebih Efektif Jaga Rupiah dan Inflasi

Puan menilai fokus utama saat ini bukan lagi pergantian pejabat, melainkan memastikan proses pembenahan di tubuh BGN terus berjalan. Ia juga berharap setiap kebijakan yang ditempuh pemerintah diarahkan untuk memperkuat tata kelola lembaga.

Menanggapi rencana pembentukan Dewan Pengawas BGN, Puan mengaku belum mempelajari lebih jauh usulan tersebut. Namun, menurutnya, kebijakan apa pun yang diambil harus bertujuan meningkatkan kinerja BGN demi mendukung pelaksanaan Program MBG. "Yang paling penting adalah bagaimana nantinya BGN bisa memperbaiki kinerjanya," ujarnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin juga berharap kepemimpinan baru BGN dapat melanjutkan proses pembenahan tata kelola yang telah berjalan. Menurut dia, perbaikan tersebut penting mengingat BGN merupakan lembaga baru yang mengelola program dengan anggaran besar.

Ia mengatakan Komisi IX sebelumnya mendorong proses reformasi tata kelola di lingkungan BGN. Karena itu, pergantian pimpinan diharapkan tidak menghambat agenda pembenahan yang sedang berlangsung.

Zainul juga menyambut baik apabila pemerintah membentuk Dewan Pengawas BGN. Menurutnya, keberadaan dewan pengawas diperlukan untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap tata kelola lembaga, termasuk mengawasi kinerja pimpinan dan aparatur BGN hingga tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Termasuk mengawasi kinerja para pimpinan dan juga aparat yang ada di dalam birokrasi BGN sampai ke level yang paling bawah, yaitu kepala SPPG," katanya.

Baca Juga: Istana Tunggu Proses Formal DPR Terkait Hibah Kapal Garibaldi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News