KONTAN.CO.ID - JAKARTA. DPR RI mulai membuka opsi pendanaan alternatif untuk menutup potensi pembengkakan biaya haji 2026. Sumbernya tak hanya dari dana haji, tetapi juga dimungkinkan dari APBN maupun skema lain di luar setoran jemaah. Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang mengatakan secara umum persiapan haji tahun ini berjalan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Namun, ia mengingatkan tantangan utama justru ada pada tahap pelaksanaan di Arab Saudi. “Dari sisi tahapan, semuanya sudah sesuai dan terselesaikan dengan baik. Tapi titik krusialnya ada di pelaksanaan. Jangan sampai persiapan yang sudah matang ini tidak berarti karena masalah di lapangan,” ujar Marwan dalam Bincang Outlook Haji 2026 di Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Baca Juga: Pemerintah Teken Tiga MoU Bidang Energi dengan Korsel, Apa Saja? Di tengah kesiapan tersebut, DPR menyoroti potensi lonjakan biaya akibat perubahan asumsi makro. Kurs rupiah yang melemah dan kenaikan harga avtur menjadi faktor utama yang bisa mendorong biaya penyelenggaraan haji. “Pada saat keputusan awal, kurs dolar sekitar Rp16.500, sekarang sudah di atas Rp17.000. Avtur juga naik hampir dua kali lipat. Ini tentu berdampak pada biaya penyelenggaraan haji,” kata dia. Meski ada tekanan biaya, DPR menegaskan tambahan tidak boleh dibebankan kepada jemaah. Pemerintah diminta segera menyiapkan skema pendanaan alternatif agar penyelenggaraan haji tetap berjalan lancar. “Pertama harapan kita ya pemerintah mendukung, mau dari APBN atau dari sumber lain, yang penting haji tidak terkendala karena biaya. Karena itu BPKH kita sudah minta menghitung andaikan ini semua tidak bisa ditemukan jalan untuk menyelesaikan kekurangan biaya yang membengkak,” jelas Marwan. DPR juga telah meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melakukan perhitungan menyeluruh untuk menutup selisih biaya, termasuk melalui efisiensi dan optimalisasi dana. Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, juga mengakui adanya potensi pembengkakan biaya, terutama jika terjadi perubahan rute penerbangan akibat situasi geopolitik global. “Kalau harus memutar jalur penerbangan, tentu akan berdampak pada waktu tempuh dan biaya. Tapi kami berupaya agar tambahan ini tidak dibebankan kepada jemaah,” ujar Irfan. Selain soal biaya, DPR turut menyoroti aspek teknis seperti distribusi kartu nusuk yang menjadi akses layanan jemaah selama di Tanah Suci. Marwan menegaskan distribusi harus dilakukan sebelum keberangkatan dari Indonesia. “Kalau dibagikan di Saudi, kita khawatir akan terjadi masalah seperti tahun lalu. Karena itu harus dipastikan nusuk sudah sampai sebelum keberangkatan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua BPKH Firmansyah N. Nazaroedin memastikan pihaknya terus melakukan mitigasi risiko keuangan, termasuk menjaga likuiditas dan kesiapan dana menghadapi berbagai skenario.
Baca Juga: Harga Tidak Naik, Purbaya Ungkap Pertamina Tanggung Selisih BBM Nonsubsidi Dengan berbagai tantangan tersebut, DPR dan pemerintah menegaskan komitmen menjaga keseimbangan antara kualitas layanan dan stabilitas biaya. Fokus utamanya jelas: menahan pembengkakan biaya agar tidak dibebankan kepada jemaah. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
