KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tindak pidana di bidang perpajakan tidak masuk dalam enam jenis tindak pidana lainnya yang menjadi sasaran perampasan aset dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Padahal, dalam pembahasan awal, DPR RI sempat memasukkan tindak pidana perpajakan sebagai salah satu dari 13 kategori tindak pidana lainnya di luar korupsi yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset.

Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan penyederhanaan tersebut dilakukan untuk memastikan penerapan mekanisme perampasan aset tetap proporsional. 

DPR dan pemerintah juga ingin mencegah aturan tersebut membuka ruang terlalu luas bagi potensi penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.

Selain tindak pidana perpajakan, sejumlah tindak pidana yang semula masuk dalam pembahasan awal antara lain tindak pidana perbankan, perasuransian, kehutanan, pertambangan, serta lingkungan hidup.

Baca Juga: RUU Perampasan Aset: Berita Acara Penyitaan Diserahkan ke Keluarga Sampai Lurah

Menurut Habiburokhman, cakupan yang terlalu luas justru menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat bahwa RUU Perampasan Aset berpotensi menyasar masyarakat sipil.

"Jangan yang lain, kalau yang lain nanti bisa kemana-mana. Kita masih khawatir penyalahgunaan aparat penegak hukum yang sering abuse of power," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).

Dia menambahkan, pembatasan tersebut juga mempertimbangkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang mengatur mekanisme perampasan aset dalam konteks tindak pidana korupsi. 

Oleh karena itu, DPR dan pemerintah memandang perlu memfokuskan pengaturan pada tindak pidana korupsi serta tindak pidana lainnya yang memiliki karakteristik tertentu dan dampak ekonomi luas.

Adapun enam jenis tindak pidana lainnya yang disepakati di antaranya:

Tindak pidana narkotika dan psikotropika

Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme

Tindak pidana penyelundupan manusia

Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya

Tindak pidana perdagangan orang

Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Baca Juga: Pakar Hukum Wanti-wanti RUU Perampasan Aset Jangan Tumpang Tindih dengan KUHP-KUHAP

Khusus kategori terakhir, penjelasan pasal mencakup sejumlah tindak pidana, antara lain perjudian daring, penipuan investasi, dan penipuan kripto.

Dengan demikian, tidak seluruh tindak pidana penipuan maupun penggelapan otomatis menjadi sasaran mekanisme perampasan aset.

Sementara itu, Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, mengatakan pembatasan tersebut dimaksudkan untuk mengunci jenis tindak pidana yang menjadi sasaran perampasan aset secara limitatif. 

Penegasan unsur dan karakteristik tindak pidana diperlukan agar penerapan ketentuan tidak menimbulkan multitafsir maupun kesulitan pembuktian bagi penyidik.

Ia mencontohkan penipuan dalam penyelenggaraan perjalanan umrah dan investasi yang dapat masuk dalam kategori tersebut apabila memenuhi unsur penggunaan berbagai cara untuk melakukan penipuan.

Pengaturan yang terlalu luas, lanjutnya, justru berpotensi menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap penerapan RUU tersebut.

"Jadi menurut saya yang dirumuskan pemerintah ini sudah tepat," kata Soedeson.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej  menjelaskan rumusan penipuan dan/atau penggelapan tersebut merupakan core crime atau tindak pidana inti yang dapat menjangkau berbagai modus kejahatan di sektor ekonomi.

Dia mencontohkan, dalam sektor perbankan terdapat sejumlah tindak pidana, mulai dari pelanggaran prinsip kehati-hatian oleh direksi, pelanggaran kerahasiaan bank, pemalsuan data, hingga penipuan. 

Sementara itu, praktik insider trading di pasar modal juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan curang.

"Ini (pasal) sapu jagat bisa masuk pada perbankan, pasar modal, tapi saya kira karakter yang disampaikan Ketua penting. Jadi karakter menggunakan teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas," kata Edward.

Baca Juga: DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan Sebelum 15 Desember 2026

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News