JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencurigai ada kepentingan politik dalam kebijakan pemotongan anggaran Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN). Pasalnya, alokasi anggaran tersebut dipotong dalam anggaran KKP, namun dimunculkan kembali dalam anggaran Kementerian Pekerjaan Umum. Ketika dijumpai oleh Kontan seusai raker dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Senin, (3/6), Ketua Komisi IV DPR RI, Muhammad Romahurmuzy menegaskan ada kerancuan berpikir dalam penyusunan APBN-P yang saat ini dilakukan pemerintah. Pertama, seharusnya pemerintah tidak melakukan pemotongan terhadap instansi yang bertanggung jawab memberdayakan bagian terbesar rakyat miskin Indonesia, yaitu petani dan nelayan. Kedua, dalam menyusun program kompensasi akibat kenaikan BBM bersubsidi, ada kekacauan dalam realokasi anggaran. Salah satunya, anggaran SPDN mengalami pemotongan di anggaran Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dihapus. Ironisnya, dalam rencana kompensasi subsidi BBM dalam APBN-P 2013, anggaran SPDN muncul kembali di Direktorat Permukiman Kementerian PU. "Ini muncul dalam bentuk Transportable SPDN,"kata Politisi yang akrab disapa Romy tersebut. Romy mencurigai kebijakan realokasi ini sarat dengan nuansa politis. Sebab seharusnya tidak ada pembedaan alokasi anggaran SPDN di KKP dan Kementerian PU. Romy melihat pemerintah melakukan kebijakan diskriminasi pada Kementerian yang dipimpin oleh politisi yang bukan berasal dari partai pemerintah. Pemerintah terlihat mencegah Kementerian yang dipimpin politisi yang bukan dari Partai Pemerintah berhasil melakukan kebijakan yang populer di mata rakyat. Sharif sendiri adalah Wakil Ketua Umum DPP Golkar. "Sebagai politisi saya melihatnya begitu,"pungkas pria yang juga Sekjen PPP. Kebijakan SPDN itu sendiri memang sedang digencarkan oleh pemerintah. Targetnya, pemerintah akan memfasilitasi pembangunan 291 unit SPDN diseluruh Indonesia. Hingga saat ini, jumlah SPDN yang baru dibangun mencapai 48 unit. Jumlah ini masih jauh dari kebutuhan ideal sebesar 808 unit SPDN.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
DPR curigai bantuan solar untuk nelayan
JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencurigai ada kepentingan politik dalam kebijakan pemotongan anggaran Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN). Pasalnya, alokasi anggaran tersebut dipotong dalam anggaran KKP, namun dimunculkan kembali dalam anggaran Kementerian Pekerjaan Umum. Ketika dijumpai oleh Kontan seusai raker dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Senin, (3/6), Ketua Komisi IV DPR RI, Muhammad Romahurmuzy menegaskan ada kerancuan berpikir dalam penyusunan APBN-P yang saat ini dilakukan pemerintah. Pertama, seharusnya pemerintah tidak melakukan pemotongan terhadap instansi yang bertanggung jawab memberdayakan bagian terbesar rakyat miskin Indonesia, yaitu petani dan nelayan. Kedua, dalam menyusun program kompensasi akibat kenaikan BBM bersubsidi, ada kekacauan dalam realokasi anggaran. Salah satunya, anggaran SPDN mengalami pemotongan di anggaran Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dihapus. Ironisnya, dalam rencana kompensasi subsidi BBM dalam APBN-P 2013, anggaran SPDN muncul kembali di Direktorat Permukiman Kementerian PU. "Ini muncul dalam bentuk Transportable SPDN,"kata Politisi yang akrab disapa Romy tersebut. Romy mencurigai kebijakan realokasi ini sarat dengan nuansa politis. Sebab seharusnya tidak ada pembedaan alokasi anggaran SPDN di KKP dan Kementerian PU. Romy melihat pemerintah melakukan kebijakan diskriminasi pada Kementerian yang dipimpin oleh politisi yang bukan berasal dari partai pemerintah. Pemerintah terlihat mencegah Kementerian yang dipimpin politisi yang bukan dari Partai Pemerintah berhasil melakukan kebijakan yang populer di mata rakyat. Sharif sendiri adalah Wakil Ketua Umum DPP Golkar. "Sebagai politisi saya melihatnya begitu,"pungkas pria yang juga Sekjen PPP. Kebijakan SPDN itu sendiri memang sedang digencarkan oleh pemerintah. Targetnya, pemerintah akan memfasilitasi pembangunan 291 unit SPDN diseluruh Indonesia. Hingga saat ini, jumlah SPDN yang baru dibangun mencapai 48 unit. Jumlah ini masih jauh dari kebutuhan ideal sebesar 808 unit SPDN.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
