KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati tambahan anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) pada tahun depan sebesar Rp 117,87 triliun. Tambahan anggaran tersebut, untuk menjalankan sejumlah program presiden terpilih Prabowo Subianto, hingga tambahan anggaran untuk sejumlah lembaga tinggi negara. Tambahan anggaran tersebut, disepakati dalam rapat kerja antara Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM), dan Bank Indonesia dengan Banggar DPR, Rabu (4/9). Adapun rinciannya yakni sebesar Rp 113 triliun untuk quick win pemerintahan baru 2025, yang terdiri dari enam program. Pertama, makan bergizi gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan meliputi prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan dengan anggaran Rp 71 triliun. Program ini akan dijalankan oleh Badan Gizi Nasional Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis untuk 52,2 juta orang, meliputi pemeriksaan tensi, gula darah, hingga foto rontgen untuk screening penyakit katastropik dengan anggaran Tp 3,2 triliun. Ketiga, pembangunan RS lengkap berkualitas di daerah, yaitu melalui peningkatan RS tipe D menjadi tipe C di daerah beserta sarana prasarana dan alat kesehatannya dengan anggaran Rp 1,8 triliun. Dua program ini akan dijalankan oleh Kementerian Kesehatan. Baca Juga: Pagu Anggaran 2025 Rendah, Kepala BKPM: Sulit Capai Target Investasi Rp 1.950 Triliun Keempat, renovasi sekolah Rp 20 triliun, mencakup renovasi ruang kelas, maubelair, dan mandi cuci kakus (MCK). Kelima, sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp 2 triliun untuk pembangunan fisik sekolah unggulan di empat lokasi. Kedua program ini akan dijalankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan Kementerian Agama. Keenam, program lumbung pangan nasional, daerah dan desa Rp 15 triliun untuk intensifikasi 80.00 hektare (ha), dan ekstensifikasi alias cetak sawah Rp 150.000 ha. Program ini akan dijalankan Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian. Selain untuk program quick win 2025 Prabowo, tambahan anggaran K/L tersebut juga untuk menambah anggaran sejumlah lembaga tinggi negara. Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyebut, tambahan anggaran K/L tersebut yakni tambahan kepada DPR untuk anggota yang baru terpilih, BPK, MA, serta MPR. Baca Juga: Setoran Anggaran Pilkada Sudah Mencapai 97% Namun, ia belum bisa menyebutkan perinciannya. "Belum ada karena menunggu rapat panja belanja pusat," kata Said kepada KONTAN. Adapun tambahan anggaran K/L sebesar Rp 117,87 triliun, berasal dari kenaikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari dividen badan usaha milik negara (BUMN) dan kenaikan PNBP K/L dengan total Rp 8,26 triliun. Juga, pengurangan sejumlah anggaran belanja non K/L, yakni cadangan belanja negara Rp 28,39 triliun, cadangan anggaran pendidikan Rp 66,85 triliun, dan cadangan transfer ke daerah Rp 14,38 triliun.
Pemerintah dan Banggar DPR Sepakati Tambah Anggaran 2025 Senilai Rp 117,9 Triliun
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati tambahan anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) pada tahun depan sebesar Rp 117,87 triliun. Tambahan anggaran tersebut, untuk menjalankan sejumlah program presiden terpilih Prabowo Subianto, hingga tambahan anggaran untuk sejumlah lembaga tinggi negara. Tambahan anggaran tersebut, disepakati dalam rapat kerja antara Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM), dan Bank Indonesia dengan Banggar DPR, Rabu (4/9). Adapun rinciannya yakni sebesar Rp 113 triliun untuk quick win pemerintahan baru 2025, yang terdiri dari enam program. Pertama, makan bergizi gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan meliputi prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan dengan anggaran Rp 71 triliun. Program ini akan dijalankan oleh Badan Gizi Nasional Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis untuk 52,2 juta orang, meliputi pemeriksaan tensi, gula darah, hingga foto rontgen untuk screening penyakit katastropik dengan anggaran Tp 3,2 triliun. Ketiga, pembangunan RS lengkap berkualitas di daerah, yaitu melalui peningkatan RS tipe D menjadi tipe C di daerah beserta sarana prasarana dan alat kesehatannya dengan anggaran Rp 1,8 triliun. Dua program ini akan dijalankan oleh Kementerian Kesehatan. Baca Juga: Pagu Anggaran 2025 Rendah, Kepala BKPM: Sulit Capai Target Investasi Rp 1.950 Triliun Keempat, renovasi sekolah Rp 20 triliun, mencakup renovasi ruang kelas, maubelair, dan mandi cuci kakus (MCK). Kelima, sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp 2 triliun untuk pembangunan fisik sekolah unggulan di empat lokasi. Kedua program ini akan dijalankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan Kementerian Agama. Keenam, program lumbung pangan nasional, daerah dan desa Rp 15 triliun untuk intensifikasi 80.00 hektare (ha), dan ekstensifikasi alias cetak sawah Rp 150.000 ha. Program ini akan dijalankan Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian. Selain untuk program quick win 2025 Prabowo, tambahan anggaran K/L tersebut juga untuk menambah anggaran sejumlah lembaga tinggi negara. Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyebut, tambahan anggaran K/L tersebut yakni tambahan kepada DPR untuk anggota yang baru terpilih, BPK, MA, serta MPR. Baca Juga: Setoran Anggaran Pilkada Sudah Mencapai 97% Namun, ia belum bisa menyebutkan perinciannya. "Belum ada karena menunggu rapat panja belanja pusat," kata Said kepada KONTAN. Adapun tambahan anggaran K/L sebesar Rp 117,87 triliun, berasal dari kenaikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari dividen badan usaha milik negara (BUMN) dan kenaikan PNBP K/L dengan total Rp 8,26 triliun. Juga, pengurangan sejumlah anggaran belanja non K/L, yakni cadangan belanja negara Rp 28,39 triliun, cadangan anggaran pendidikan Rp 66,85 triliun, dan cadangan transfer ke daerah Rp 14,38 triliun.