KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi II DPR RI bakal melaksanakan rapat dengan pendapat (RDP) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Minggu (25/8/) pagi. Agenda RDP tersebut adalah konsultasi perubahan Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan di Pilkada serentak 2024 setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. “Kita rapat dengar pendapat yang isinya rapat konsultasi tentang perubahan peraturan KPU itu Minggu, 25 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB,” ujar Ketua Komisi II DPR RK Ahmad Doli Kurnia dalam agenda konsinyerin dengan KPU RI, Sabtu (24/8).
Menurut Doli, rapat terkait konsultasi perubahan PKPU untuk menindaklanjuti putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024, awalnya hendak digelar Senin (26/8). Namun, terdapat kesepakatan bersama untuk mempercepat rapat agar perubahan PKPU tentang pencalonan di Pilkada, sehingga bisa langsung disahkan pada hari Minggu ini. Baca Juga:
Tahapan Pendaftaran Pilkada Jakarta Resmi Dibuka Selasa Pagi “Jadi bukan Senin. Kita sudah minta izin pimpinan, kita juga sudah koordinasi dengan pemerintah, oke besok. Jadi soal kekhawatiran, logic atau enggak baru disahkan satu hari sebelum disahkan, sudah kami antisipasi,” ungkap Doli. Adapun dalam rapat tersebut Doli menegaskan bahwa seluruh fraksi di Komisi II DPR RI, setuju dengan draf perubahan PKPU Nomor 8 Tahun 2024, yang disusun KPU RI sesuai dengan putusan MK. Sementara itu, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan bahwa perubahan PKPU pasca putusan MK akan langsung disahkan dalam RDP bersama Komisi II DPR RI tersebut. "Iya, pengesahan, konsultasi bentuknya RDP," jelas Afifuddin. Sebagai informasi, MK memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang diajukan oleh Partai Buruh dan Gelora, Selasa (20/8). MK memutuskan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil Pileg DPRD sebelumnya, atau 20% kursi DPRD. Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah dari jalur independen/nonpartai/perseorangan. Selain itu, MK menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh KPU. Hal ini menjadi pertimbangan MK dalam Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan Anthony Lee dan Fahrur Rozi, Selasa (20/8).
Baca Juga: KPU Jakarta Minta Tidak Ada Arak-Arakan saat Pendaftaran Pilkada "Persyaratan usia minimum, harus dipenuhi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ketika mendaftarkan diri sebagai calon," ujar Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam sidang pembacaan putusan. “Titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah," ucap dia.
Penegasan MK ini berkebalikan dengan tafsir hukum yang dilakukan Mahkamah Agung (MA) belum lama ini. Melalui putusan nomor 24 P/HUM/2024, MA mengubah syarat usia calon dari sebelumnya dihitung dalam Peraturan KPU (PKPU) saat penetapan pasangan calon, menjadi dihitung saat pelantikan calon terpilih. MA menilai bahwa PKPU itu melanggar UU Pilkada. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Hari Ini, DPR dan KPU Bakal Rapat Untuk Sahkan Perubahan PKPU Pilkada", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/08/25/08111301/hari-ini-dpr-dan-kpu-bakal-rapat-untuk-sahkan-perubahan-pkpu-pilkada. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Anna Suci Perwitasari
