KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani selaku perwakilan pemerintah sepakat mengubah sejumlah asumsi makro dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) 2022. Perubahan ini sejalan dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan ekonomi global dan domestik serta kasus pandemi covid-19 yang belum berakhir.

Wakil Ketua Banggar, Muhidin Mohamad Said mengatakan, perubahan terjadi pada sejumlah asumsi indikator nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, minyak mentah Indonesia, lifting minyak dan gas. Sementara asumsi dasar makro lainnya tetap sama sperti KEM PPKF.

Nah, berikut asumsi makro untuk kebijakan fiskal tahun 2022 hasil kesepakatan terbaru:

Pertama, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) ditetapkan sebesar Rp 13.900-Rp 14.800. Target kurs ini menguat dibandingkan sebelumnya di KEM PPKF sebesar Rp 13.900-Rp 15.000 per dolar AS.

Baca Juga: Covid-19 mengganas, pemerintah prediksi ekonomi tahun ini cuma tumbuh 3,7%-4,5%

Kedua,  harga minyak mentah Indonesia atau ICP berdasarkan kesepakatan naik menjadi USD 55 hingga US$ 70 per barel, lebih tinggi dari dibandingkan asumsi dalam KEM PPKF sebesar US$ 55 hingga US$ 65 per barel.

Ketiga, lifting minyak bumi menjadi 686.000-750.000 barel per hari (bph) dan lifting gas bumi sebesat 1.031-1.200 juta barel minyak ekuivalen per hari (BOEPD). Sebelumnya dalam KEM PPKF, lifting minyak bumi sebesar 686.000-726.000 bph dan lifting gas bumi 1.031-1.103 BOEPD.

Keempat, untuk pertumbuhan ekonomi tetap ditargetkan sebesar 5,2%-5,8%.

Kelima,  laju inflasi sebesar 3 plus minus 1%, atau masih sama dengan KEM PPKF.

Keenam, tingkat bunga Surat Utang Negara tenor sepuluh tahun sebesar 6,32%-7,27% atau sama dengan asumsi pemerintah sebelumnya.

Muhidin mengatakan, untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi tahun depan, maka pemerintah harus memastikan ekonomi tahun ini minimal tumbuh 4% year on year (yoy).

"Untuk produk domestik bruto (PDB) tahun ini diharapkan bisa tumbuh minimal 4%, sebab pemerintah akan sulit mengejar target PDB 5%  tahun depan jika di tahun ini masih di bawah 3%," kata Muhidin saat rapat dengan pemerintah, di Kompleks DPR/MPR RI, Selasa (6/7).

Selanjutnya: Sri Mulyani turunkan target pertumbuhan ekonomi kuartal III 2021

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat