KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Usai terjadinya gaduh terkait kelangkaan LPG 3 Kg yang terjadi beberapa hari lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Pertamina melakukan pemantauan langsung ketersediaan dan kelancaran distribusi LPG 3 Kg di wilayah Jakarta Barat.

Pada kunjungan ini, Komisi XII DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya, didampingi anggota Komisi XII DPR; Dewi Yustisiana, Alfons Manibui, Mulyadi, Sigit, dan Tetty bersama dengan Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas), Achmad Muchtasyar, serta Direktur Logistik & Infrastruktur Pertamina Alfian Nasution, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan dan Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra melakukan inspeksi di tiga lokasi, yaitu Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) PT Sodikun, Pangkalan Iqbal Affandi, dan Sub Pangkalan Nur Hafidz.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menegaskan hasil pemantauan di berbagai wilayah menunjukkan distribusi berjalan lancar tanpa kendala berarti.

11.11, Kontan Digital Diskon 60% Pakai Subscribe with Google

“Kami meninjau salah satu SPBE dalam rangka memastikan pasokan LPG 3 kg tetap terjaga. Sebelumnya, kami telah melakukan pengecekan di beberapa daerah, seperti Pangkal Pinang, Jambi, dan Sumatera Barat. Hasilnya, pasokan dalam kondisi baik,” ujar Bambang saat melakukan inspeksi di Jakarta Barat, Senin (10/2).

Baca Juga: Bakal Ditugaskan Jadi Pengawas LPG 3 Kg, Begini Respons BPH Migas

Menurutnya, pemantauan ini juga dilakukan di tingkat pangkalan dan sub-pangkalan untuk memastikan distribusi berjalan sesuai aturan.

Di Pangkalan Iqbal Affandi, Srengseng, Jakarta Barat misalnya, tidak ditemukan adanya kelangkaan atau lonjakan harga yang signifikan.

Pemilik Pangkalan Iqbal Affandi, Sidik, memastikan distribusi LPG 3 Kg di wilayah Srengseng, Jakarta Barat, berjalan lancar dan stok dalam kondisi aman. Lebih lanjut, antrean yang sebelumnya terjadi kini sudah tidak ada lagi.

“Aman sekarang stok sudah banyak, tidak ada yang antre karena stok sudah normal. Kalau harga jual sesuai HET Rp 16.000,” ujar Sidik.

Adapun, Bambang bilang tidak ada alasan bagi masyarakat untuk melakukan panic buying karena stok LPG 3 kg dalam kondisi aman.

“Dari laporan Menteri ESDM dan Dirjen Migas, stok LPG 3 kg tersedia untuk tiga bulan ke depan. Distribusi juga sudah ditata ulang untuk menghindari gangguan pasokan,” jelasnya.

“Kami cek pasokan, timbang tabung LPG, semuanya sesuai standar. Harga juga tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp 16.000 hingga Rp 18.000, tergantung wilayah,” tambahnya.

Dalam inspeksi tersebut, Bambang juga menanggapi keluhan pengecer mengenai proses pendaftaran sub-pangkalan yang dinilai cukup rumit karena harus melalui sistem OSS dan merchant apps. Bambang memastikan DPR akan mendorong penyederhanaan proses tersebut agar lebih efisien.

“Kami sudah sampaikan kepada Menteri dan Pertamina bahwa administrasi harus dibuat lebih mudah dan tidak berbelit. Kami tidak ingin ada praktik jual-beli izin yang merugikan masyarakat,” tegasnya.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menambahkan pihaknya telah menyalurkan tambahan 3,2 juta tabung LPG 3 kg sejak awal Februari untuk mengantisipasi lonjakan permintaan.

“Kami terus memantau distribusi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk melakukan penambahan pasokan jika diperlukan,” kata Heppy ditemui KONTAN di lokasi yang sama, Senin (10/2).

Baca Juga: BPH Migas Ungkap Penyaluran Gas HGBT Belum Optimal, di Bawah 80%

Masyarakat juga diimbau untuk membeli LPG di pangkalan resmi guna mendapatkan harga sesuai HET dan menghindari potensi penyimpangan.

“Di pangkalan, harga lebih murah, ada timbangan, dan lebih transparan karena ada pencatatan digital,” tambahnya.

Adapun, dengan pemantauan yang ketat dari berbagai pihak, Komisi XII DPR optimistis distribusi LPG 3 kg akan tetap terjaga, terutama menjelang bulan Ramadan.

“Kami memastikan bahwa LPG subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh spekulan atau pihak yang tidak berhak,” pungkas Bambang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News