KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah melakukan persiapan matang sejak dini dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M. Salah satu poin krusial yang ditegaskan adalah urgensi sosialisasi skenario kondisi darurat bagi para calon jemaah.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ansory Siregar, menegaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah harus lebih transparan dalam memaparkan risiko di lapangan. Hal ini bertujuan agar jemaah memiliki kesiapan mental dan fisik saat menghadapi kendala teknis maupun situasi darurat selama di Tanah Suci.

"Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI mendesak agar Menteri Haji dan Umrah RI melaksanakan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Melakukan sosialisasi berbagai skenario kedaruratan kepada para calon jemaah haji," ujarnya saat membacakan kesimpulan rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Ramadan Berkah : Bank Mandiri Berbagi Takjil di Menara Mandiri Sudirman

Selain sosialisasi, lanjut Ansory, DPR meminta skenario kedaruratan tersebut tetap mempertimbangkan aspek fiskal. 

Baca Juga: Konflik Timur Tengah Belum Usai, Menhaj Sebut Kondisi Arab Saudi Aman

"Skenario kedaruratan untuk jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M harus juga mempertimbangkan kemampuan keuangan haji dan pemangku kepentingan mana saja yang perlu dilibatkan," tegasnya.

Komisi VIII juga memberikan catatan terkait performa penyedia layanan atau syarikah di Arab Saudi. Pemerintah diminta memastikan kepada dua syarikah agar memberikan pelayanan secara profesional serta tidak mengulangi kesalahan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M.

Lebih lanjut, DPR meminta kementerian melakukan audit teknis terhadap ketersediaan fasilitas di lapangan. Ansory mendesak pemerintah melakukan perhitungan kembali secara rinci terkait jumlah kapasitas akomodasi, transportasi, maupun konsumsi yang diperlukan oleh jemaah haji reguler maupun Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH).

Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah telah memaparkan tiga skenario mitigasi untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah.

Pertama, Arab Saudi tetap membuka layanan dan Indonesia tetap memberangkatkan jemaah dengan mitigasi jalur udara yang lebih jauh. Risiko dari skenario ini adalah pembengkakan biaya penerbangan yang akan menambah beban anggaran haji.

Kedua, Arab Saudi membuka tapi Indonesia membatalkan, ini bakal ada negosiasi dengan Saudi agar biaya yang telah keluar tidak hangus dan bisa digunakan tahun depan tanpa penalti. Lalu ada juga skema refund ke jamaah.

Ketiga, Arab Saudi menutup total dan Indonesia membatalkan. Kondisi ini, fokus utamanya adalah penyelematan anggaran yang telah dibayar. Jemaah yang telah lunas tahun ini bakal jadi prioritas tahun depan.

Baca Juga: Setoran Pajak Konsumsi Melonjak 97,4%, Pengamat: Bukan Efek Ledakan Konsumsi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News