JAKARTA. Isu tak sedap terdengar dalam proses penetapan Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) 2010. Tidak tanggung-tanggung, isu yang beredar ada dugaan suap sebanyak Rp 25 miliar untuk DPR dalam Panitia Kerja BPIH 2010.Pimpinan DPR pun sudah mendengar isu tersebut. Wakil Ketua DPR Anis Matta meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan mengusut isu itu. "Saya minta KPK untuk mengusut karena ini menodai," ujar Anis di DPR, Rabu (21/7). Dia mengatakan, pengusutan kasus ini penting karena menyangkut banyak jemaah haji. "Efeknya bagi regulasi yang berlangsung tahunan," ujarnya.Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, KPK harus bisa memastikan kebenaran isu tersebut. Dia juga mengingatkan anggota Komisi VIII DPR agar segera menuntaskan BPIH 2010. Kalau berlama-lama dan malah muncul isu suap hanya akan semakin merusak citra DPR. "Ini masalah hukumannya dunia akhirat," ujarnya.Pemerintah dan Komisi VIII DPR memang masih alot membahas BPIH. Keduanya masih berbeda pendapat soal biaya pemondokan pada penetapan biaya untuk jamaah haji ini.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
DPR Desak KPK Usut Isu Suap Haji
JAKARTA. Isu tak sedap terdengar dalam proses penetapan Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) 2010. Tidak tanggung-tanggung, isu yang beredar ada dugaan suap sebanyak Rp 25 miliar untuk DPR dalam Panitia Kerja BPIH 2010.Pimpinan DPR pun sudah mendengar isu tersebut. Wakil Ketua DPR Anis Matta meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan mengusut isu itu. "Saya minta KPK untuk mengusut karena ini menodai," ujar Anis di DPR, Rabu (21/7). Dia mengatakan, pengusutan kasus ini penting karena menyangkut banyak jemaah haji. "Efeknya bagi regulasi yang berlangsung tahunan," ujarnya.Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, KPK harus bisa memastikan kebenaran isu tersebut. Dia juga mengingatkan anggota Komisi VIII DPR agar segera menuntaskan BPIH 2010. Kalau berlama-lama dan malah muncul isu suap hanya akan semakin merusak citra DPR. "Ini masalah hukumannya dunia akhirat," ujarnya.Pemerintah dan Komisi VIII DPR memang masih alot membahas BPIH. Keduanya masih berbeda pendapat soal biaya pemondokan pada penetapan biaya untuk jamaah haji ini.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
