JAKARTA. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah menggunakan jasa perusahaan penjamin emisi swasta dalam menangani proses penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) badan usaha milik negara. Dengan melibatkan perusahaan swasta, anggota DPR Romahurmuziy menilai, kecurigaan jatah untuk partai pemerintahan bisa berkurang. Asal tahu saja, dalam IPO Krakatau Steel, ada tiga perusahaan penjamin emisi yang semuanya perusahaan plat merah. Tiga underwriter itu yakni PT Mandiri Sekuritas, PT Bahana Securities dan PT Danareksa Sekuritas. "Jadi ada tuduhan pemerintah ikut mengatur penjatahan saham," ujar Romahurmuziy, Senin (22/11).IPO Krakatau Steel menimbulkan polemik. Selain harga saham perdana yang dianggap terlalu murah, penjatahan saham IPO Krakatau Steel juga diduga tidak transparan. Romahurmuziy berharap polemik IPO Krakatau Steel ini tidak dibawa ke ranah politik. Sebab, dia memperkirakan hal tersebut bisa membuat iklim investasi di dalam negeri tidak jadi kondusif. "Jangan gara-gara tidak dapat jatah terus teriak," pungkasnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
DPR desak pemerintah gunakan jasa underwriter swasta
JAKARTA. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah menggunakan jasa perusahaan penjamin emisi swasta dalam menangani proses penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) badan usaha milik negara. Dengan melibatkan perusahaan swasta, anggota DPR Romahurmuziy menilai, kecurigaan jatah untuk partai pemerintahan bisa berkurang. Asal tahu saja, dalam IPO Krakatau Steel, ada tiga perusahaan penjamin emisi yang semuanya perusahaan plat merah. Tiga underwriter itu yakni PT Mandiri Sekuritas, PT Bahana Securities dan PT Danareksa Sekuritas. "Jadi ada tuduhan pemerintah ikut mengatur penjatahan saham," ujar Romahurmuziy, Senin (22/11).IPO Krakatau Steel menimbulkan polemik. Selain harga saham perdana yang dianggap terlalu murah, penjatahan saham IPO Krakatau Steel juga diduga tidak transparan. Romahurmuziy berharap polemik IPO Krakatau Steel ini tidak dibawa ke ranah politik. Sebab, dia memperkirakan hal tersebut bisa membuat iklim investasi di dalam negeri tidak jadi kondusif. "Jangan gara-gara tidak dapat jatah terus teriak," pungkasnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News