JAKARTA. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pengusaha mengurangi ekspor minyak kelapa sawit. Anggota Komisi VI DPR Erik Satrya Wardana berharap sebagian minyak kelapa sawit tersebut dipergunakan untuk industri turunan lainnya.Salah satu contohnya untuk minyak goreng. Bila untuk minyak goreng, Erik yakin harganya bakal stabil. "Kita tidak akan terpengaruh dengan kenaikan harga minyak," ujar Erik saat rapat pendapat dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Saat ini sekitar 56% dari ekspor CPO Indonesia masih dalam bentuk produk CPO mentah. Sisanya 46% berupa produk olahan atau turunan CPO.Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menunjukkan, volume ekspor CPO di 2010 mencapai 15.656.349 ton, naik 0,8% atau 127.498 ton dibanding ekspor 2009 yang sebesar 15.528.851 ton. Menjawab keinginan anggota DPR itu, Direktur Eksekutif GAPKI Fadhil Hasan mengatakan, seharusnya pemerintah dapat memproteks atau mengurangi impor minyak goreng. "Inilah masalah kebijakan pemerintah yang harus di benahi," ujarnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
DPR desak pengusaha kurangi ekspor CPO
JAKARTA. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pengusaha mengurangi ekspor minyak kelapa sawit. Anggota Komisi VI DPR Erik Satrya Wardana berharap sebagian minyak kelapa sawit tersebut dipergunakan untuk industri turunan lainnya.Salah satu contohnya untuk minyak goreng. Bila untuk minyak goreng, Erik yakin harganya bakal stabil. "Kita tidak akan terpengaruh dengan kenaikan harga minyak," ujar Erik saat rapat pendapat dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Saat ini sekitar 56% dari ekspor CPO Indonesia masih dalam bentuk produk CPO mentah. Sisanya 46% berupa produk olahan atau turunan CPO.Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menunjukkan, volume ekspor CPO di 2010 mencapai 15.656.349 ton, naik 0,8% atau 127.498 ton dibanding ekspor 2009 yang sebesar 15.528.851 ton. Menjawab keinginan anggota DPR itu, Direktur Eksekutif GAPKI Fadhil Hasan mengatakan, seharusnya pemerintah dapat memproteks atau mengurangi impor minyak goreng. "Inilah masalah kebijakan pemerintah yang harus di benahi," ujarnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
