JAKARTA. Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta PT Pertamina (Persero) melakukan inventarisasi dan penindakan tegas kepada pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang melakukan pelanggaran takaran. Ironisnya, temuan kasus nakal SPBU ini oleh pihak penegak hukum, bukan oleh Pertamina. “Dengan kejadian ini, Pertamina harus memberikan perhatian serius dan lebih jeli lagi mengenali, memantau dan menindak praktik-praktik kecurangan di SPBU.” kata Anggota Komisi VII Fraksi Partai PKS, Rofi Munawar disela-sela Rapat kerja (Raker) dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rabu (8/6).
DPR desak Pertamina tindak tegas SPBU nakal
JAKARTA. Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta PT Pertamina (Persero) melakukan inventarisasi dan penindakan tegas kepada pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang melakukan pelanggaran takaran. Ironisnya, temuan kasus nakal SPBU ini oleh pihak penegak hukum, bukan oleh Pertamina. “Dengan kejadian ini, Pertamina harus memberikan perhatian serius dan lebih jeli lagi mengenali, memantau dan menindak praktik-praktik kecurangan di SPBU.” kata Anggota Komisi VII Fraksi Partai PKS, Rofi Munawar disela-sela Rapat kerja (Raker) dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rabu (8/6).