JAKARTA. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana mendorong revisi UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Revisi UU LLAJ ini untuk memberikan kepastian hukum bagi ojek online atau transportasi umum berbasis aplikasi lain yang keberadaannya belum diatur. “Ada kekosongan aturan soal gojek, grabbike dan kendaraan umum yang berbasis aplikasi. Karena itu, perlu dilakukan revisi UU LLAJ,” kata Yudi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/12). Sebelumnya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sempat mengeluarkan surat edaran kepada Korps Lalu Lintas Polri serta para kapolda dan gubernur di seluruh Indonesia.
DPR dorong revisi UU LLAJ untuk legalkan ojek
JAKARTA. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana mendorong revisi UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Revisi UU LLAJ ini untuk memberikan kepastian hukum bagi ojek online atau transportasi umum berbasis aplikasi lain yang keberadaannya belum diatur. “Ada kekosongan aturan soal gojek, grabbike dan kendaraan umum yang berbasis aplikasi. Karena itu, perlu dilakukan revisi UU LLAJ,” kata Yudi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/12). Sebelumnya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sempat mengeluarkan surat edaran kepada Korps Lalu Lintas Polri serta para kapolda dan gubernur di seluruh Indonesia.