JAKARTA. Ketua DPR Marzuki Alie menilai kenaikan harga BBM adalah pilihan yang paling masuk akal dan bisa diterima DPR. Alasannya, asumsi pemerintah terhadap harga minyak mentah dunia sudah jauh terlampaui. Alhasil, demi meminimalisir subsidi yang akan terpakai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), DPR sepertinya akan memberikan restu untuk opsi kenaikan harga BBM ini.Menurut Marzuki, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, jika asumsi pemerintah terhadap harga minyak mentah dunia terlampaui, maka isi APBN pun harus berubah. "Sekarang tinggal kita hitung saja, perkiraan perubahan APBN seberapa besar. Dengan begitu, bisa dihitung berapa besar anggaran yang bisa dibebankan kepada harga BBM bersubsidi ini," terang Marzuki, usai rapat paripurna DPR, Selasa (6/3).Ia menambahkan, opsi kenaikan harga BBM merupakan pilihan yang paling masuk akal ketimbang konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG), karena belum ditunjang infrastruktur yang memadai. Meski begitu, menurutnya masih ada celah untuk membuat harga BBM tetap terjaga. Yakni dengan melakukan 85% pengolahan minyak mentah secara swasembada. "Karena selama ini, untuk BBM bersubsidi, negara melalui Pertamina masih mengimpor minyak tersebut. Apabila 85% kilang minyak sudah bisa diolah pemerintah, maka otomatis tidak perlu lagi melakukan impor untuk BBM bersubsidi," imbuh Marzuki.Untuk itu, DPR meminta Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan BP Migas untuk duduk bersama membahas masalah penggantian 35% asset recovery atau pembayaran pembelian BBM bersubsidi dari negara lain, dengan pembayaran secara tunai. Dengan begitu, lanjut Marzuki, Indonesia tidak akan terkena dampak secara langsung terhadap BBM bersubsidi akibat terjadinya kenaikan harga minyak dunia. "Jika kebijakan penukaran pembayaran dengan minyak mentah bisa ditukar dengan uang tunai dilaksanakan, maka harga BBM bersubsidi akan bisa lebih terjangkau. Dan APBN kita aman," tegas Marzuki.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
DPR dukung kenaikan harga BBM bukan konversi BBG
JAKARTA. Ketua DPR Marzuki Alie menilai kenaikan harga BBM adalah pilihan yang paling masuk akal dan bisa diterima DPR. Alasannya, asumsi pemerintah terhadap harga minyak mentah dunia sudah jauh terlampaui. Alhasil, demi meminimalisir subsidi yang akan terpakai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), DPR sepertinya akan memberikan restu untuk opsi kenaikan harga BBM ini.Menurut Marzuki, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, jika asumsi pemerintah terhadap harga minyak mentah dunia terlampaui, maka isi APBN pun harus berubah. "Sekarang tinggal kita hitung saja, perkiraan perubahan APBN seberapa besar. Dengan begitu, bisa dihitung berapa besar anggaran yang bisa dibebankan kepada harga BBM bersubsidi ini," terang Marzuki, usai rapat paripurna DPR, Selasa (6/3).Ia menambahkan, opsi kenaikan harga BBM merupakan pilihan yang paling masuk akal ketimbang konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG), karena belum ditunjang infrastruktur yang memadai. Meski begitu, menurutnya masih ada celah untuk membuat harga BBM tetap terjaga. Yakni dengan melakukan 85% pengolahan minyak mentah secara swasembada. "Karena selama ini, untuk BBM bersubsidi, negara melalui Pertamina masih mengimpor minyak tersebut. Apabila 85% kilang minyak sudah bisa diolah pemerintah, maka otomatis tidak perlu lagi melakukan impor untuk BBM bersubsidi," imbuh Marzuki.Untuk itu, DPR meminta Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan BP Migas untuk duduk bersama membahas masalah penggantian 35% asset recovery atau pembayaran pembelian BBM bersubsidi dari negara lain, dengan pembayaran secara tunai. Dengan begitu, lanjut Marzuki, Indonesia tidak akan terkena dampak secara langsung terhadap BBM bersubsidi akibat terjadinya kenaikan harga minyak dunia. "Jika kebijakan penukaran pembayaran dengan minyak mentah bisa ditukar dengan uang tunai dilaksanakan, maka harga BBM bersubsidi akan bisa lebih terjangkau. Dan APBN kita aman," tegas Marzuki.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News