KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Komite kehakiman DPR Filipina pada Rabu (29/4/2026) menyatakan terdapat alasan yang cukup (probable cause) untuk memakzulkan Wakil Presiden Sara Duterte. Keputusan ini menjadi langkah penting dalam proses yang berpotensi menggagalkan ambisinya untuk maju sebagai presiden berikutnya. Selanjutnya, pengaduan tersebut akan dibawa ke sidang pleno DPR untuk dilakukan pemungutan suara saat Kongres kembali bersidang bulan depan.
Dukungan dari setidaknya sepertiga anggota DPR diperlukan agar proses ini dapat dilanjutkan ke persidangan pemakzulan di Senat. Jika terbukti bersalah, Sara Duterte dapat diberhentikan dari jabatannya serta dilarang berpolitik seumur hidup. Upaya pemakzulan terhadap Sara Duterte diajukan oleh kelompok masyarakat sipil dan kelompok kiri. Mereka menuduhnya menyalahgunakan dana publik, memiliki kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, serta mengancam keselamatan rival politiknya, yakni Presiden Ferdinand Marcos Jr., istrinya, dan sepupunya yang merupakan mantan Ketua DPR. Dalam pemungutan suara di tingkat komite, seluruh 53 anggota menyepakati adanya dasar yang cukup untuk melanjutkan proses pemakzulan. Namun, Sara Duterte membantah seluruh tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai langkah yang bermotif politik.
Baca Juga: Popularitas Trump Anjlok ke Titik Terendah, Apa Pemicunya? Kuasa hukumnya dalam pernyataan resmi mengatakan, "Temuan adanya alasan yang cukup oleh Komite Kehakiman DPR bukanlah hal yang tidak terduga, mengingat arah proses yang telah berlangsung." "Kami dengan hormat tetap berpendapat bahwa proses di hadapan komite telah menyimpang dari desain konstitusional. Alih-alih membatasi diri pada pengaduan yang telah diverifikasi beserta lampirannya, proses tersebut justru meluas ke hal-hal yang semestinya menjadi bagian dari persidangan penuh," tambahnya. Ketegangan politik antara Sara Duterte dan Presiden Ferdinand Marcos Jr. semakin memanas dalam beberapa waktu terakhir. Keduanya sebelumnya merupakan sekutu politik yang memenangkan pemilu 2022 secara telak melalui satu paket pencalonan. Dengan konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden hanya satu periode, Sara Duterte dipandang sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan Marcos pada pemilu 2028. Bahkan, saat mengumumkan pencalonannya pada Februari lalu, ia sempat meminta maaf karena telah membantu Marcos menjadi presiden.
Dinamika Politik Keluarga Duterte Memanas
Tekanan terhadap Sara Duterte meningkat sejak keretakan hubungan politik dengan Marcos. Situasi ini semakin kompleks seiring ayahnya, mantan Presiden Rodrigo Duterte, bersiap menghadapi persidangan di International Criminal Court di The Hague terkait ribuan kematian dalam kebijakan kontroversial "perang melawan narkoba".
Baca Juga: Maskapai Eropa Hadapi Tekanan Baru Akibat Perang Iran, Harga Avtur Melonjak Jika proses ini berlanjut, Sara Duterte berpotensi menjadi pejabat tinggi kedua di Filipina yang dimakzulkan setelah mantan Presiden Joseph Estrada, yang proses persidangan Senatnya pada 2001 sempat terhenti. Selain itu, beberapa pejabat tinggi lainnya juga pernah menghadapi pemakzulan, termasuk seorang ombudsman dan ketua komisi pemilihan umum yang mengundurkan diri sebelum persidangan, serta mantan Ketua Mahkamah Agung Renato Corona, yang sejauh ini menjadi satu-satunya pejabat yang divonis bersalah dalam proses tersebut. Sebelumnya, upaya pemakzulan terhadap Sara Duterte dengan tuduhan serupa juga sempat didukung oleh mayoritas anggota DPR yang bersekutu dengan Marcos. Namun, pada Juli tahun lalu, Supreme Court of the Philippines membatalkan proses tersebut dengan alasan inkonstitusional akibat cacat prosedur. Sementara itu, Presiden Ferdinand Marcos Jr. sendiri berhasil lolos dari upaya pemakzulan terpisah pada Februari lalu setelah sekutunya di DPR memilih untuk menolak usulan tersebut. Ia juga menjaga jarak dari proses yang kini tengah berlangsung terhadap Sara Duterte.