KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi IX DPR RI mulai menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Proses ini menjadi krusial karena Dewas akan mengawasi pengelolaan program jaminan sosial yang menyentuh kepentingan ratusan juta peserta sekaligus menopang stabilitas sistem perlindungan sosial nasional.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menyampaikan seluruh calon Dewas merupakan nama-nama yang diajukan Presiden, masing-masing 10 orang untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dari daftar tersebut, Komisi IX akan memilih masing-masing lima anggota Dewas yang terdiri dari dua unsur pekerja, dua unsur pemberi kerja, dan satu unsur tokoh masyarakat.

Baca Juga: Allianz Catat Klaim Banjir di Bali Tembus Rp 22 Miliar per Desember 2025

Dukung KLHK dan WCD 2025, NHM Gelar Bersih-bersih bersama Mitra Lokal

“Komisi IX DPR RI diharapkan dapat memilih lima orang calon anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan lima orang calon anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan,” kata Nihayatul dalam rapat uji kelayakan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/2/2026).

Dalam uji kelayakan ini, setiap calon diberikan waktu maksimal dua jam untuk menyusun dan memaparkan makalah. Namun, tantangan pengawasan BPJS dinilai jauh melampaui sekadar pemaparan konseptual. Dewas dituntut mampu memastikan pengendalian risiko keuangan, efektivitas pengawasan terhadap direksi, serta keberlanjutan pembiayaan jaminan sosial di tengah tekanan klaim dan meningkatnya kebutuhan layanan.

Untuk BPJS Ketenagakerjaan, calon dari unsur pekerja yang mengikuti uji kelayakan adalah Dedi Hardianto, Djoko Wahyudi, Heru Budi Utoyo, dan Ujang Romli. Dari unsur pemberi kerja terdapat Muhammad Aziz Tunny, Dasep Suryanto, Abdurrackhman Lahabato, dan Sumarjono Saragih. Sementara dari unsur tokoh masyarakat, nama Ardy Susanto dan Alif Noeriyanto Rahman turut menjalani proses seleksi.

Adapun calon Dewas BPJS Kesehatan dari unsur pekerja meliputi Afif Johan, Ahmad Naki, Indra Yan, dan Stevanus Adrianto Passat. Dari unsur pemberi kerja terdapat Mira Sonia Seba Liawati, Paulus Agung Pambudhi, Sunarto, dan Tutut Handayami. Sedangkan dari unsur tokoh masyarakat terdapat Lula Kamal dan Hermawan Saputra.

Uji kelayakan ini menjadi titik krusial bagi DPR untuk memastikan terpilihnya Dewan Pengawas yang bukan hanya memenuhi komposisi unsur, melainkan juga memiliki kapasitas teknis dan independensi. Pasalnya, kualitas pengawasan akan menentukan kredibilitas BPJS dalam menjaga dana peserta, menjamin kesinambungan program, serta memitigasi risiko terhadap sistem jaminan sosial nasional.

Baca Juga: AAUI Ungkap Tantangan yang Bisa Pengaruhi Rencana Asuransi Umum Tingkatkan Permodalan

Selanjutnya: Allianz Catat Klaim Banjir di Bali Tembus Rp 22 Miliar per Desember 2025

Menarik Dibaca: Infokost.id Diluncurkan Kembali, Hadirkan Cara Baru Cari Kost

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News