JAKARTA. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Marzuki Alie, mengimbau agar pemerintah konsisten melakukan pengendalian konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di tahun 2012. Bagi DPR pengendalian itu bisa dilakukan dengan cara melakukan penyaluran BBM bersubsidi secara tertutup dan bertahap sesuai target sasaran. Atau, pemerintah bisa melanjutkan program konversi minyak tanah ke Gas Elpiji (LPG) 3 kilogram. Lalu, DPR juga meminta pemerintah melakukan pengawasan lebih ketat terhadap volume BBM bersubsidi yang didistribusikan kepada masyarakat dan pengaturan tata niaga BBM. "Pengendalian juga bisa dengan cara meningkatkan pemanfaatan energi alternatif. Serta penindakan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi," ujar Marzuki dalam pidato paripurna pembukaan masa persidangan I, Selasa (16/8). DPR mengingatkan agar pemerintah tegas menangani BBM Bersubsidi. "Karena hingga kini belum ada langkah konkret yang dilakukan," jelasnya. Selain itu, DPR juga meminta agar kebijakan subsidi listrik tahun 2012 dilakukan dengan benar. Maksudnya, sambung Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu, penyediaan tenaga listrik dilakukan secara efisien dan berkesinambungan antara kepentingan penyedia listrik (PLN) dan konsumen. "Pemberian subsidi listrik kepada golongan pelanggan diharapkan lebih tepat sasaran dengan didukung kebijakan tarif," tutupnya. Alhasil, DPR meminta pemerintah untuk melakukan optimalisasi bauran energi (energy mix) untuk bahan bakar, terutama guna menurunkan penggunaan BBM. Serta, sambung Marzuki, pemerintah juga harus menjamin dan menjaga ketersediaan pasokan gas bumi, batu bara dan jenis energi lainnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
DPR imbau pemerintah lakukan pengendalian BBM bersubsidi
JAKARTA. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Marzuki Alie, mengimbau agar pemerintah konsisten melakukan pengendalian konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di tahun 2012. Bagi DPR pengendalian itu bisa dilakukan dengan cara melakukan penyaluran BBM bersubsidi secara tertutup dan bertahap sesuai target sasaran. Atau, pemerintah bisa melanjutkan program konversi minyak tanah ke Gas Elpiji (LPG) 3 kilogram. Lalu, DPR juga meminta pemerintah melakukan pengawasan lebih ketat terhadap volume BBM bersubsidi yang didistribusikan kepada masyarakat dan pengaturan tata niaga BBM. "Pengendalian juga bisa dengan cara meningkatkan pemanfaatan energi alternatif. Serta penindakan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi," ujar Marzuki dalam pidato paripurna pembukaan masa persidangan I, Selasa (16/8). DPR mengingatkan agar pemerintah tegas menangani BBM Bersubsidi. "Karena hingga kini belum ada langkah konkret yang dilakukan," jelasnya. Selain itu, DPR juga meminta agar kebijakan subsidi listrik tahun 2012 dilakukan dengan benar. Maksudnya, sambung Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu, penyediaan tenaga listrik dilakukan secara efisien dan berkesinambungan antara kepentingan penyedia listrik (PLN) dan konsumen. "Pemberian subsidi listrik kepada golongan pelanggan diharapkan lebih tepat sasaran dengan didukung kebijakan tarif," tutupnya. Alhasil, DPR meminta pemerintah untuk melakukan optimalisasi bauran energi (energy mix) untuk bahan bakar, terutama guna menurunkan penggunaan BBM. Serta, sambung Marzuki, pemerintah juga harus menjamin dan menjaga ketersediaan pasokan gas bumi, batu bara dan jenis energi lainnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
