KONTAN.CO.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkonsultasi dengan masyarakat ihwal keinginan pembangunan gedung baru DPR. Sebab, DPR harus merespon pandangan masyarakat jika nantinya pembangunan gedung baru DPR dilakukan.

Hal ini sesuai dengan fungsi perwakilan rakyat. "Silahkan menyampaikan kepada masyarakat secara transparan saja bahwa Dewan ingin seperti ini dan alasannya adalah masyarakat menghendaki adanya gedung baru, atau alun-alun baru. Ini kan wakil rakyat, jadi antara rakyat dan dewan saja," kata Sri Mulyani di DPR, Jakarta, Kamis (24/8).

Ia mengatakan, tahun 2015 lalu, DPR juga menginisiasi anggaran pembangunan gedung baru. Namun, saat itu respon penolakan dari masyarakat sangat tinggi sehingga inisiasi itu gagal terealisasi.

"Kalau kemudian masyarakat bereaksi, sebagai wakil rakyat mereka (DPR) bertanggung jawab untuk mengikuti atau merespon pandangan dari rakyat yang diwakili," tambahnya.

Walaupun di sisi lain DPR merupakan legislator yang memiliki hak budget, yaitu DPR juga memiliki hal untuk mengusulkan APBN berdasarkan apa yang dianggap prioritas yang mewakili daerah aspirasi masing-masing atau berhubungan dengan fungsi legislasinya.

Oleh karena itu menurutnya, jangan sampai jika nantinya pemerintah sudah menyepakati anggaran usulan DPR, tetapi tidak dapat dilaksanakan dengan adanya reaksi negatif dari masyarakat.

"Ini kan kemudian menimbulkan inefisiensi dalam pembelanjaan kita. Belum lagi kalau dipakai untuk belanja lain yang tidak prioritas dan makin tidak jelas kepentingannya," ucapnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto