JAKARTA. Batam sebagai salah satu zona perdagangan bebas (free trade zone) diniai masih belum optimal menyerap anggaran. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di pulau yang terletak di Selat Malaka itu stagnan.

Melihat kondisi Batam yang cenderung lesu, sejumlah anggota Komisi XI DPR RI melihat perlunya perbaikan lini untuk mendorong daya tarik Batam kembali. 

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, indeks pembangunan manusia di Batam masih tetap tinggi. Namun, pertumbuhan ekonominya merosot cepat dari 6,01% menjadi 5,03%. Dia berharap, grafik perekonomian di Batam tak terus melorot. 

"Dulunya Batam merupakan primadona investasi yang baik. Karena itu perlu diupayakan bagaimana Batam tetap menarik dan menjadi destinasi investasi asing.yang nantinya bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi daerah. " ungkapnya dalam keterangan di portal DPR RI, akhir pekan lalu.

Menurut politisi Golkar ini, setelah menggelar pertemuan dengan jajaran Ditjen Pajak dan instansi-instansi di bawah Kemneku kanwil Kepri, terlihat bahwa penerimaan pajak dan bea masuk juga menurun. Selain itu banyak dockyard dan shipyard yang tidak lagi membuat kapal-kapal baru, hanya melakukan layanan dan perbaikan ringan.

"Ini menunjukan bahwa banyak terjadi hambatan di Batam. Padahal pada tahun 1970-1990 daerah ini merupakan pendorong investasi nasional dan regional," ujar Misbakhun

Ditambahkan, di saat negara -negara seperti Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar dan juga negara kompetitor seperti Singapura, Malaysia,Thailand sebagai wilayah yang berdekatan dengan Batam berharap Indonesia merevitalisasi iklim investasi sehingga Batam tetap menarik.

Dia berjanji, setelah reses, akan mengusulkan Komisi XI untuk merumuskan kebijakan baru untuk Batam.

"Ini yang menjadi tantangan kita dan dalam kunjungan kali ini ingin mendengarkan langsung dari para mitra kerja yang bertanggung jawab dengan hal ini. Nantinya reses dpretelah kembalinya masa sidang DPR, kita bisa merumuskan kebijakan-kebijakan aturan yang memadai yang akan mengangkat kembali Batam sebagai destinasi investasi," tuturnya

Politisi Golkar ini berharap, kota Batam harusnya  bisa tetap mempertahankan tujuan destinasi investasi yang menarik, baik bidang industri, perkapalan, properti dan juga membangun galangan kapal. Namun kenyataannya, saat ini  ini malah mengalami penurunan yang mengkhawatirkan.

"Ini yang harus kita cari,kita diagnosis dengan benar apa yang menjadi sumber permasalahan sehingga jangan sampai Batam kehilangan daya tarik primadona investasi," kata Misbakhun.

Serapan anngaran yang buruk Wakil Ketua Komisi XI DPR Soepriyatno boiling, penerapan anggaran di Batam sebesar 75% tergolong rendah. Menurut dia, otoritas pemerintahan di Batam cenderung takut untuk mengambil keputusan karena sangat berhati-hati tersangkut korupsi.

"Bagi saya, penyerapan anggaran 75% cukup kecil dan rugi kalau itu tidak bisa di manfaatkan untuk kepentingan masyarakat di sini untuk pembangunan," katanya. Dia berharap, pemerintah bisa mendorong agar pengambil keputusan di Batam bisa bekerja optimal tanpa ketakutan dalam mengambil keputusan.

Kendala lainnya yang di temui di Batam kata dia, daerah ini membutuhkan banyak sekali anggaran tetapi tidak disetujui oleh pemerintah pusat sehingga kinerjanya kurang bagus.

"Misalkan daerah tersebut membutuhkan 100 tapi hanya di setujui 50, akibatnya kedodoran untuk memenuhi semua kebutuhan mereka," ujar politisi F-Gerindra daerah pemilihan Jawa Timur II.

Dalam kaitan ini, Soepriyatno mengusulkan perlu adanya musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan).bagaimana nantinya bisa berdiskusi memecahkan problem di masyarakat. "Musrenbang nantinya benar-benar bisa dimulai dari bawah kemudian bisa dilakukan dengan transparan, kredibel sampai kepusat pun hasilnya jauh lebih baik," jelas Soepriyatno.

KOMISI XI: Pertumbuhan ekokomi menurun, butuh stimulus penyerapan anggaran

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia