JAKARTA. Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin meminta semua partai politik tak menggoda personel atau jenderal aktif TNI untuk terlibat dalam politik praktis. Ia mengatakan, TNI sebaiknya fokus menjaga kedaulatan NKRI dan tak terlibat dalam panggung politik. "Jangan tarik TNI bermain politik lagi," kata Hasanuddin, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (10/2/2014). Politisi PDI Perjuangan itu mengomentari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memasukkan Panglima TNI Jenderal Moeldoko dalam daftar bakal calon presidennya. Meski kemudian nama Moeldoko dicoret karena tak mendapat dukungan yang cukup dari internal PPP. Menurut Hasanuddin, Indonesia memiliki sejarah yang kurang baik saat TNI terlibat dalam panggung politik.Keterlibatan TNI dalam kancah politik, katanya, sangat memengaruhi suasana politik, hukum, bahkan ekonomi nasional. Di era Orde Baru, kata Hasanuddin, Presiden Soeharto menjadikan ABRI sebagai kekuatan politik yang tak ada tandingannya. Dengan dwi fungsinya, ABRI dapat masuk di semua lini, eksekutif, legislatif, dan yudikatif sehingga menyisakan sedikit ruang untuk kekuatan sipil. Tetapi, peran TNI kembali pada fungsi utamanya setelah dwi fungsi ABRI dicabut pada era reformasi. "Sangat disayangkan kalau kemudian justru politikus yang memulai menggoda TNI untuk kembali bermain politik praktis. Jangan jerumuskan lagi TNI untuk kedua kalinya," kata dia. Sebelumnya diberitakan, awalnya PPP mengusulkan Panglima TNI Jenderal Moeldoko menjadi salah satu bakal calon presidennya. Moeldoko diusulkan bersama delapan tokoh lain, yaitu Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Bupati Kutai Timur Isran Noor, Ketua Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru Yenny Wahid, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddique, dan Politisi Partai Kebangkitan Bangsa, Khofifah Indar Parawansa. Namun, akhirnya Mukernas PPP di Bandung memutuskan resmi mengusung tujuh nama yang akan dijadikan bakal calon presidennya. Ketujuh calon itu adalah Suryadharma Ali, Jusuf Kalla, Joko Widodo, Isran Noor, Din Syamsuddin, Jimly Asshiddiqie, dan Khofifah Indar Parawansa. (Indra Akuntono)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
DPR: Jangan goda TNI untuk berpolitik
JAKARTA. Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin meminta semua partai politik tak menggoda personel atau jenderal aktif TNI untuk terlibat dalam politik praktis. Ia mengatakan, TNI sebaiknya fokus menjaga kedaulatan NKRI dan tak terlibat dalam panggung politik. "Jangan tarik TNI bermain politik lagi," kata Hasanuddin, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (10/2/2014). Politisi PDI Perjuangan itu mengomentari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memasukkan Panglima TNI Jenderal Moeldoko dalam daftar bakal calon presidennya. Meski kemudian nama Moeldoko dicoret karena tak mendapat dukungan yang cukup dari internal PPP. Menurut Hasanuddin, Indonesia memiliki sejarah yang kurang baik saat TNI terlibat dalam panggung politik.Keterlibatan TNI dalam kancah politik, katanya, sangat memengaruhi suasana politik, hukum, bahkan ekonomi nasional. Di era Orde Baru, kata Hasanuddin, Presiden Soeharto menjadikan ABRI sebagai kekuatan politik yang tak ada tandingannya. Dengan dwi fungsinya, ABRI dapat masuk di semua lini, eksekutif, legislatif, dan yudikatif sehingga menyisakan sedikit ruang untuk kekuatan sipil. Tetapi, peran TNI kembali pada fungsi utamanya setelah dwi fungsi ABRI dicabut pada era reformasi. "Sangat disayangkan kalau kemudian justru politikus yang memulai menggoda TNI untuk kembali bermain politik praktis. Jangan jerumuskan lagi TNI untuk kedua kalinya," kata dia. Sebelumnya diberitakan, awalnya PPP mengusulkan Panglima TNI Jenderal Moeldoko menjadi salah satu bakal calon presidennya. Moeldoko diusulkan bersama delapan tokoh lain, yaitu Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Bupati Kutai Timur Isran Noor, Ketua Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru Yenny Wahid, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddique, dan Politisi Partai Kebangkitan Bangsa, Khofifah Indar Parawansa. Namun, akhirnya Mukernas PPP di Bandung memutuskan resmi mengusung tujuh nama yang akan dijadikan bakal calon presidennya. Ketujuh calon itu adalah Suryadharma Ali, Jusuf Kalla, Joko Widodo, Isran Noor, Din Syamsuddin, Jimly Asshiddiqie, dan Khofifah Indar Parawansa. (Indra Akuntono)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
