JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berjanji  akan cermat melakukan perubahan dalam Undang Undang Nomor  22/2011 tentang Minyak dan Gas (Migas). Kehati-hatian  dibutuhkan karena banyaknya pasal dalam beleid tersebut yang berujung pada gugatan dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Atas dasar itu, DPR akan mendalami dan mengakomodasi masukan dari berbagai pihak terkait revisi UU Migas itu. Termasuk mengkaji usulan pemerintah yang akan membuat Perusahan Pengelola Migas Nasional (PPMN) di dalam materi RUU Migas yang ditargetkan kelar 2014.

Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto mengatakan,  saat ini DPR masih menampung aspirasi dan pemikiran dari berbagai pihak. "Kami akan membahas revisi UU ini dengan sangat hati-hati agar tidak bermasalah dikemudian hari," ujar Dito kepada Kontan, Selasa (30/4).Atas wacana  pembentukan PPMN, sampai saat ini belum ada pembahasan antarfraksi di DPR. "Intinya, kami setuju agar peran SKK Migas diperkuat. Tapi apakah perlu diubah jadi PPMN, itu mesti didalami lagi," tandasnya.

TikTok, Tokopedia, TikTok Shop Hadirkan Ramadan Ekstra Seru, Gerakkan Ekonomi Lokal

Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini menyerahkan sepenuhnya kepada DPR dan pemerintah soal pembentukan PPMN. "Kami ingin diperkuat, tapi jika SKK Migas seperti sekarang pun tidak masalah," ujarnya.

Vice President and Chief Legal Counsel Pertamina, Alan Frederik bilang, ide mengubah SKK Migas menjadi perusahaan harus digodok matang agar tidak terjadi benturan kewenangan. Sebab, nantinya memiliki participating interest yang juga berwenang dalam mengawasi kegiatan hulu migas.

Sebelumnya pemerintah mengusulkan agar PPMN diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian sekaligus mereview Plan of Development (PoD) seluruh kontraktor Selain itu perusahaan ini juga dibolehkan memberikan penyertaan di sebuah blok Migas agar pengawasan terhadap kontraktor bisa maksimal.

Mekanisme penyertaan bisa melalui perusahaan negara misalnya anak usaha PT Pertamina yang bergerak di sektor hulu migas. Selanjutnya soal pendanaan, bisa menggunakan dana petroleum fund.

Adapun aturan mengenai petroleum fund ini juga masih menjadi poin usulan dalam revisi UU Migas. Dana ini akan disisihkan sebagian penerimaan negara dari sektor migas, dan akan digunakan lagi untuk pengembangan sektor migas terutama eksplorasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News