KONTAN.CO.ID - JAKARTA. DPR RI menyatakan akan mengawal keluhan mahasiswa terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah daerah. 

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan telah berjanji segera menormalkan pasokan BBM subsidi saat melakukan audiensi dengan sejumlah perwakilan mahasiswa dari berbagai universitas usai aksi demonstrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6).

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Saan Mustopa, mengatakan persoalan kelangkaan BBM subsidi dan kenaikan harga Pertamax menjadi salah satu tuntutan utama yang disampaikan mahasiswa saat audiensi dengan pimpinan DPR.

Merespons aspirasi tersebut, Saan menyebut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad langsung berkomunikasi dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di hadapan para mahasiswa yang mengikuti audiensi.

Baca Juga: BSSN Catat 5,5 Miliar Serangan Siber, Industri RI Hadapi Ancaman AI hingga Ransomware

Menurut Saan, Menteri ESDM menyatakan kesediaannya untuk segera menindaklanjuti laporan mahasiswa terkait kelangkaan BBM subsidi yang ditemukan di sejumlah wilayah.

"Yang terkait dengan soal tadi tuntutan pertama BBM, terutama kenaikan Pertamax, terus juga terkait dengan soal BBM bersubsidi yang langka. Tadi Pak Dasco sudah juga komunikasi dengan Menteri ESDM, didengar langsung juga dengan teman-teman dari mahasiswa, dan Menteri ESDM berjanji akan memenuhi kebutuhan BBM subsidi yang langka hasil temuan dari rekan-rekan mahasiswa itu dalam waktu yang singkat ini," ujar Saan di Gedung Parlemen, Jumat (19/6/2026). 

Selain menyampaikan keluhan mengenai ketersediaan BBM subsidi, mahasiswa juga menyoroti tata kelola sektor migas nasional. 

DPR menyatakan siap memfasilitasi dialog lanjutan antara mahasiswa dengan pemerintah apabila masih dibutuhkan penjelasan lebih rinci terkait kebijakan energi.

Saan menambahkan, DPR juga telah meminta pemerintah dan Pertamina mempertimbangkan skema penyesuaian harga BBM yang lebih responsif terhadap pergerakan harga minyak dunia. 

Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat sekaligus menjaga daya beli.

Selain itu, DPR mengklaim telah menindaklanjuti sejumlah aspirasi lain yang disampaikan mahasiswa, mulai dari status hukum peserta aksi, persoalan guru honorer, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri, hingga penguatan supremasi sipil.

"DPR tidak berhenti pada menerima aspirasi. Seluruh masukan dari mahasiswa akan kami komunikasikan dengan pemerintah dan kami tindak lanjuti agar menjadi bagian dari proses penyelesaian kebijakan yang berpihak kepada masyarakat," kata Saan.

Meski menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, mahasiswa yang mengikuti audiensi disebut tetap menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan politik nasional. 

Menurut Saan, stabilitas menjadi faktor penting karena berpengaruh terhadap berbagai sektor, termasuk kondisi ekonomi masyarakat.

Sebagai informasi, audiensi tersebut digelar setelah sejumlah mahasiswa dari Universitas Trisakti, Universitas Esa Unggul, Universitas Mercu Buana, Universitas Dian Nusantara serta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR/MPR RI.

Sejumlah aliansi mahasiswa itu mengusung tema aspirasi "Tritura Kembali" yang berisi tiga tuntutan utama, yakni memulihkan kondisi ekonomi dan politik nasional, memberantas inkompetensi pejabat publik, serta mengembalikan supremasi sipil.

Baca Juga: Prabowo Restui Skema Multiyears untuk Anggaran Pelatnas

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News