JAKARTA. Langkah pemerintah membagikan kartu perlindungan sosial (KPS) sebagai kompensasi atas rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dilakukan Menkokesra Agung Laksono menimbulkan reaksi keberatan pihak DPR RI. Kubu parlemen mempertanyakan sumber anggaran dana yang digunakan untuk program tersebut. Sebab, saat ini parlemen belum menemukan kata sepakat soal kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013. “Apapun harus persetujuan dewan. Pokoknya harus mendapat persetujuan dewan,” tegas Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/6). Pramono mengatakan, sebaiknya pembagian kartu KPS dilakukan setelah dana kompensasi mendapat persetujuan dari DPR.
DPR keberatan pemerintah bagikan kartu kompensasi
JAKARTA. Langkah pemerintah membagikan kartu perlindungan sosial (KPS) sebagai kompensasi atas rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dilakukan Menkokesra Agung Laksono menimbulkan reaksi keberatan pihak DPR RI. Kubu parlemen mempertanyakan sumber anggaran dana yang digunakan untuk program tersebut. Sebab, saat ini parlemen belum menemukan kata sepakat soal kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013. “Apapun harus persetujuan dewan. Pokoknya harus mendapat persetujuan dewan,” tegas Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/6). Pramono mengatakan, sebaiknya pembagian kartu KPS dilakukan setelah dana kompensasi mendapat persetujuan dari DPR.