JAKARTA. Anggota Panitia Khusus RUU BPJS, Sri Rahayu, kecewa dengan gagalnya Rapat Kerja Pansus BPJS dengan delapan menteri yang seharusnya digelar Jumat (15/7). Apalagi menurut Sri surat permohonan penundaan Raker Pansus hanya dikirim melalui fax DPR. “Ini pelecehan DPR. Bayangkan raker dimulai jam 2 siang, tapi surat penundaan hanya masuk melalui faks jam 1 kurang, ini benar-benar melecehkan Pansus,” ujar Sri dalam konferensi pers di ruang Komisi IX, Jumat (15/7). Di tempat yang sama anggota Pansus lainnya, Rieke Diah Pitaloka, dengan tegas menyatakan bahwa surat yang dikirim Mulia itu sama saja penghinaan kepada DPR. Soalnya, sambung Politisi PDI Perjuangan itu, hanya dikirim melalui faks dan hanya ditanda-tangani oleh Sekretaris Jenderal Mulia P Nasution yang mengatasnamakan seluruh menteri. “Ini penghinaan DPR, artinya penghinaan seluruh Rakyat Indonesia. Saya sudah menelepon juru bicara resmi katanya tidak ada rapat sidang kabinet, yang ada hanya rapat Polhukam. Kalau memang menteri tidak ada sidang kabinet artinya terjadi kebohongan publik,” kata Rieke.
DPR kecewa dengan sikap pemerintah dalam membahas RUU BPJS
JAKARTA. Anggota Panitia Khusus RUU BPJS, Sri Rahayu, kecewa dengan gagalnya Rapat Kerja Pansus BPJS dengan delapan menteri yang seharusnya digelar Jumat (15/7). Apalagi menurut Sri surat permohonan penundaan Raker Pansus hanya dikirim melalui fax DPR. “Ini pelecehan DPR. Bayangkan raker dimulai jam 2 siang, tapi surat penundaan hanya masuk melalui faks jam 1 kurang, ini benar-benar melecehkan Pansus,” ujar Sri dalam konferensi pers di ruang Komisi IX, Jumat (15/7). Di tempat yang sama anggota Pansus lainnya, Rieke Diah Pitaloka, dengan tegas menyatakan bahwa surat yang dikirim Mulia itu sama saja penghinaan kepada DPR. Soalnya, sambung Politisi PDI Perjuangan itu, hanya dikirim melalui faks dan hanya ditanda-tangani oleh Sekretaris Jenderal Mulia P Nasution yang mengatasnamakan seluruh menteri. “Ini penghinaan DPR, artinya penghinaan seluruh Rakyat Indonesia. Saya sudah menelepon juru bicara resmi katanya tidak ada rapat sidang kabinet, yang ada hanya rapat Polhukam. Kalau memang menteri tidak ada sidang kabinet artinya terjadi kebohongan publik,” kata Rieke.