JAKARTA. Anggota Komisi V DPR merasa kecewa Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tidak menghadiri rapat kerja DPR yang sontak menuai kritik karena dinilai tidak mementingkan persoalan nasional terkait jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501.

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Golkar Muhidin saat pembukaan rapat di Gedung DPR, menyampaikan kekecewaannya itu karena Menhub Jonan memiliki peranan penting untuk menjelaskan persoalan tersebut mengingat sejumlah pemangku kepentingan hadir, seperti dari Badan SAR Nasional, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), maskapai AirAsia, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Airnav Indonesia), Koordinator Slot Indonesia (IDSC) dan lainnya.

"Saya ingin sampaikan kalau Basarnas dan KNKT sudah bekerja maksimal, harusnya kita malu. Seharusnya Menhub hadir saat ini untuk memberikan penjelasan agar lebih komprehensif. Saya tidak marah kepada menteri tapi masyarakat butuh informasi dari dia," kata Muhidin, Selasa (13/1).

Menurut dia, tidak mungkin maskapai terbang, dalam hal ini, AirAsia, tanpa sepengetahuan regulator, Airnav, Angkasa Pura I dan lainnya.

"Enggak mungkin tanpa sepengetahuan regulator, yang perlu investigasi adalah ada apa dengan penerbangan ini, urgensi menteri ke Pangkalan Bun ini apa saat ini," katanya.

Pasalnya, berdasarkan laporan Pusat Komunikasi Publik Kemenhub, Menhub Jonan tengah terbang ke Pangkalan Bun.

Muhidin menambahkan pihaknya juga menyayangkan Menhub Jonan tidak muncul ketika awal-awal terjadi kecelakaan pesawat AirAsia, namun justru menimbulkan polemik baru terkait aksi memarahi direktur AirAsia dan kenaikan tarif batas bawah menjadi 40% yang dinilai untuk meningkatkan keselamatan.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi V Ridwan Bae menilai Menhub Jonan tidak mengerti hirarki perundang-undangan, di mana seharusnya sebagai regulator menghadiri panggilan DPR RI.

Sedangkan, lanjut dia, yang menyangkut proses evakuasi atau kemanusian lainnya itu, sudah ditangani oleh pihak-pihak terkait.

"Saya tidak mengerti mengapa menteri ini tidak hadir, tidak tahu atau apa yang mengundangnya itu badan legislatif," katanya.

Ridwan mengatakan jika ke depannya menteri kembali absen dari undangan raker Komisi V DPR, pihaknya akan melaporkannya kepada Presiden Joko Widodo.

"Kalau tidak bisa koordinasi ke Pak Menteri, kita langsung saja ke Presiden," katanya.

Karena ketidakhadiran Menhub Jonan, sifat rapat tersebut diubah yang awalnya merupakan rapat kerja menjadi rapat dengar pendapat.

Kepala Basarnas Bambang Soelistyo turut hadir dalam rapat tersebut, termasuk Presiden Direktur AirAsia Sunu Widyatmoko, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Andi Eka Sakya, dan pemangku kepentingan lainnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto