JAKARTA. Komisi IV DPR komplain beras impor memenuhi salah satu gudang milik Badan Urusan Logistik (Bulog). Dari 290.000 ton beras yang tersimpan di Gudang Bulog Sidoarjo Jawa Timur, sekitar 289.000 ton di antaranya merupakan beras impor.Saat menggelar inspeksi mendadak ke Gudang Bulog Sidoarjo Jawa Timur, Anggota Komisi IV DPR Rofi Munawar mengutarakan, impor beras yang disimpan pemerintah itu ternyata hanya untuk memenuhi gudang-gudang milik Bulog. "Ini semakin menegaskan bahwa keamanan dan ketahanan pangan kita bergantung dari impor," ucap Rofi, pada siaran pers, Kamis (25/8).Berdasarkan data yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS), ternyata selama Januari-Juni 2011 terjadi impor pangan senilai US$ 5,36 miliar. Pada 2011, pemerintah memberikan kuota impor beras sekitar 1,5 juta ton yang akan dipenuhi hingga Februari 2012. Diperkirakan, sebanyak 800.000 ton beras akan masuk hingga akhir 2011.Padahal, menurut Rofi, pemerintah telah memastikan penghentian impor beras terhitung 31 Maret 2011. Ketika itu, alasannya masa panen raya padi sedang berlangsung sehingga stok beras secara nasional cukup untuk lima hingga enam bulan ke depan.Namun, ternyata pada pertengahan Agustus, Bulog mendatangkan beras dari Vietnam sebesar 500.000 ton yang masuk melalui 20 pelabuhan di Indonesia. Bahkan, September 2011 direncanakan bakal datang impor beras dari Thailand sebanyak 300.000 ton.Seharusnya, kata Rofi, berbekal Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 tahun 2011, Bulog tidak mengalami kesulitan menyerap gabah dan beras petani karena harga pembelian akan mengikuti harga pasar sesuai dengan pantauan BPS. Namun, pada kenyataan di lapangan berlaku sebaliknya sehingga ini menunjukkan realisasi Inpres tidak efektif.“Seharusnya Gudang Bulog dipenuhi dengan beras dari petani, sedangkan beras impor hanya pelengkap," tuturnya.Temuan inspeksi mendadak itu, katanya, bukan tidak mungkin terjadi di Gudang Bulog lainnya. Hal tersebut menggambarkan masih rendahnya kesungguhan Bulog dalam menyerap beras dari petani lokal. "Seharusnya dengan infrastruktur yang dimiliki Bulog, tidak sulit untuk menyerap gabah dari petani," tambahnya.Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan, Distribusi, dan Logistik Natsir Mansyur mengakui, infrastruktur pangan Indonesia masih belum mapan. Contohnya, infrastruktur untuk beras yang memiliki kecenderungan susut lebih tinggi. "Seharusnya Bulog punya penyimpanan di pelabuhan," ujarnya.Bahkan, sistem impor pemerintah pun tidak menggunakan strategi logistik yang baik. Seharusnya, kata Natsir, pemerintah bekerja sama dengan asosiasi untuk melobi negara penghasil beras sebelum merilis rencana impor. Barulah setelah kesepakatan harga dikantongi, pemerintah bisa merilis angka kebutuhan beras impor."Tidak seperti selama ini yang pengumuman impor dulu. Makanya harga langsung naik tepat sesaat setelah pemerintah umumkan rencana impor," papar Natsir.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
DPR komplain beras impor penuhi salah satu gudang bulog
JAKARTA. Komisi IV DPR komplain beras impor memenuhi salah satu gudang milik Badan Urusan Logistik (Bulog). Dari 290.000 ton beras yang tersimpan di Gudang Bulog Sidoarjo Jawa Timur, sekitar 289.000 ton di antaranya merupakan beras impor.Saat menggelar inspeksi mendadak ke Gudang Bulog Sidoarjo Jawa Timur, Anggota Komisi IV DPR Rofi Munawar mengutarakan, impor beras yang disimpan pemerintah itu ternyata hanya untuk memenuhi gudang-gudang milik Bulog. "Ini semakin menegaskan bahwa keamanan dan ketahanan pangan kita bergantung dari impor," ucap Rofi, pada siaran pers, Kamis (25/8).Berdasarkan data yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS), ternyata selama Januari-Juni 2011 terjadi impor pangan senilai US$ 5,36 miliar. Pada 2011, pemerintah memberikan kuota impor beras sekitar 1,5 juta ton yang akan dipenuhi hingga Februari 2012. Diperkirakan, sebanyak 800.000 ton beras akan masuk hingga akhir 2011.Padahal, menurut Rofi, pemerintah telah memastikan penghentian impor beras terhitung 31 Maret 2011. Ketika itu, alasannya masa panen raya padi sedang berlangsung sehingga stok beras secara nasional cukup untuk lima hingga enam bulan ke depan.Namun, ternyata pada pertengahan Agustus, Bulog mendatangkan beras dari Vietnam sebesar 500.000 ton yang masuk melalui 20 pelabuhan di Indonesia. Bahkan, September 2011 direncanakan bakal datang impor beras dari Thailand sebanyak 300.000 ton.Seharusnya, kata Rofi, berbekal Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 tahun 2011, Bulog tidak mengalami kesulitan menyerap gabah dan beras petani karena harga pembelian akan mengikuti harga pasar sesuai dengan pantauan BPS. Namun, pada kenyataan di lapangan berlaku sebaliknya sehingga ini menunjukkan realisasi Inpres tidak efektif.“Seharusnya Gudang Bulog dipenuhi dengan beras dari petani, sedangkan beras impor hanya pelengkap," tuturnya.Temuan inspeksi mendadak itu, katanya, bukan tidak mungkin terjadi di Gudang Bulog lainnya. Hal tersebut menggambarkan masih rendahnya kesungguhan Bulog dalam menyerap beras dari petani lokal. "Seharusnya dengan infrastruktur yang dimiliki Bulog, tidak sulit untuk menyerap gabah dari petani," tambahnya.Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan, Distribusi, dan Logistik Natsir Mansyur mengakui, infrastruktur pangan Indonesia masih belum mapan. Contohnya, infrastruktur untuk beras yang memiliki kecenderungan susut lebih tinggi. "Seharusnya Bulog punya penyimpanan di pelabuhan," ujarnya.Bahkan, sistem impor pemerintah pun tidak menggunakan strategi logistik yang baik. Seharusnya, kata Natsir, pemerintah bekerja sama dengan asosiasi untuk melobi negara penghasil beras sebelum merilis rencana impor. Barulah setelah kesepakatan harga dikantongi, pemerintah bisa merilis angka kebutuhan beras impor."Tidak seperti selama ini yang pengumuman impor dulu. Makanya harga langsung naik tepat sesaat setelah pemerintah umumkan rencana impor," papar Natsir.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News