DPR kritik rencana Menkes meratifikasi FCTC



JAKARTA. Anggota Komisi IX DPR, Poempida Hidayatullah mengkritik rencana Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

Menurutnya, kebijakan itu dapat berakibat pengurangan pekerja yang bekerja di sektor industri nasional hasil tembakau. Poempida tidak sepakat dengan rencana ratifikasi FCTC. Ia yakin, jika pemerintah tetap berkeras memberlakukannya pada 2014 nanti, akan terjadi pengurangan pekerja di sektor industri nasional hasil tembakau. “Bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi PHK besar-besaran hingga pabrik gulung tikar,” kata Poempida saat dihubungi KONTAN, Kamis (1/8). Padahal, tambah Poempida, industri tembakau menyerap tenaga kerja sekitar 4.154 juta orang, di mana 93,77% diserap kegiatan usaha tani termasuk pasca-panen.

Sedangkan tenaga kerja di sektor pengolahan rokok hanya menyerap sekitar 6,23%. “Rinciannya, 1,25 juta orang telah menggantungkan hidupnya bekerja di ladang cengkih dan tembakau, 10 juta orang terlibat langsung dalam industri rokok, dan 24,4 juta orang terlibat secara tidak langsung dalam industri rokok,” ujar Poempida. Poempida mengingatkan, visi dan misi Presiden SBY adalah ingin menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.


Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah membuat setiap 1% pertumbuhan ekonomi itu mampu menyerap 450.000 tenaga kerja. “Jadi, dalam konteks rencana Menkes meratifikasi FCTC, sama halnya mengingkari visi misi Presiden SBY,” tegasnya. Sebagaimana diketahui, Menkes Nafsiah Mboi, secara terbuka menyampaikan keinginannya di hadapan para perwakilan industri rokok dalam acara sharing informasi PP No 109 Tahun 2012, Jumat (26/7). "Sejatinya, PP ini telah mengadopsi FCTC tersebut. Untuk mempercepat ratifikasi, naskah akademik sudah dikirim ke DPR," ujar Nafsiah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan