JAKARTA. Setelah tahun lalu sempat ramai perang pernyataan antara pemerintah pusat dan Yogyakarta gara-gara Rancangan Undang-Undang Daerah Istimewa Yogyakarta, kini RUU ini siap dibahas lebih menyeluruh di DPR. Saat ini Dewan Perwakilan Daerah (DPR) masih menunggu kesiapan pemerintah untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Istimewa Yogyakarta (RUU DIY), terutama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM. Menurut Chairuman Harahap Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), wakil rakyat akan melakukan rapat dengar pendapat mengenai RUU DIY dalam waktu dekat. Tak hanya pemerintah pusat yang akan diundang DPR dalam pembahasan RUU DIY, DPR pun berencana menghadirkan beberapa elemen masyarakat Yogyakarta. “Kemungkinan akan mengundang Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Paku Alam, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengetahui aspirasi masyarakat Yogyakarta,” ujarnya Jumat (20/1).
DPR masih menunggu pemerintah untuk RUU DIY
JAKARTA. Setelah tahun lalu sempat ramai perang pernyataan antara pemerintah pusat dan Yogyakarta gara-gara Rancangan Undang-Undang Daerah Istimewa Yogyakarta, kini RUU ini siap dibahas lebih menyeluruh di DPR. Saat ini Dewan Perwakilan Daerah (DPR) masih menunggu kesiapan pemerintah untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Istimewa Yogyakarta (RUU DIY), terutama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM. Menurut Chairuman Harahap Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), wakil rakyat akan melakukan rapat dengar pendapat mengenai RUU DIY dalam waktu dekat. Tak hanya pemerintah pusat yang akan diundang DPR dalam pembahasan RUU DIY, DPR pun berencana menghadirkan beberapa elemen masyarakat Yogyakarta. “Kemungkinan akan mengundang Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Paku Alam, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengetahui aspirasi masyarakat Yogyakarta,” ujarnya Jumat (20/1).