KONTAN.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) meminta pemerintah bisa memperbaiki kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masih merugi. Pemerintah diminta mengoptimalisasi pengawasan dan sejumlah langkah penyelamatan.

Ketua Komisi VI, Teguh Juwarno meminta pemerintah untuk segera merestruktusisasi BUMN yang tidak sehat. Pemerintah harus melihat kembali bidang inti bisnis BUMN tersebut. 

Menurutnya, jika BUMN tersebut tak bisa menjalani lini bisnis yang digeluti saat ini, pemerintah harus bisa melakukan cut off. "Harus ada keberanian jika tidak perlu digarap lagi BUMN bisa di cut off kepada swasta, biar swasta yang garap. Ini yang menurut saya belum kita lakukan,"kata Teguh kepada KONTAN, Rabu (30/8).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyatakan, langkah restrukturusasi perlu benar-benar diimplementasikan. Langkah ini menurutnya bisa menyelamatkan nasib BUMN. "Itu semua perlu kita dorong agar Kementerian BUMN lebih tegas untuk melakukan restrukturisasi. Karena belum ada penyelesaian yang jelas, dan restrukturisasi itu tidak berjalan,"tegasnya.

Anggota Komisi VI dari Fraksi Golongan Karya (Golkar), Lili Asdjudiredja menyatakan, pemerintah harus bisa mengawasi lebih ketat pada internal BUMN dan direksi. Ia bilang, jangan sampai terjadi kesalahan manajemen dalam BUMN. "Banyak BUMN yang salah urus, banyak BUMN yang menggerogoti keuntungan bukan mencari keuntungan," ujarnya.

Lili juga menyatakan untuk BUMN yang menuai keuntungan perlu dilakukan pengawasan dalam pembagian deviden. Ini dia bilang untuk menghindari manipulasi. "Pembagian dividen range-nya jangan terlalu tinggi, karena ada potensi manipulasi,"katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati