JAKARTA. Pemerintah tengah mempertimbangkan pencabutan penghentian sementara alias moratorium pengirim tenaga kerja Indonesia (TKI) ke negara di Timur Tengah. Namun, rencana pencabutan moratorium yang telah berlaku sejak Agustus 2011 ini bakal menemui sandungan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bakal menolak pencabutan itu. Salah satu pemicunya, saat ini, kembali mencuat kasus kekerasan terhadap TKI. Beredar luas rekaman video yang memperlihatkan penganiayaan terhadap dua orang TKI oleh pihak agen di Kuwait. Nah, fakta tersebut menjadi tamparan keras bagi pemerintah jika ingin membuka lagi pengirim TKI ke jazirah Timur Tengah itu. Anggota Komisi IX DPR, Poempida Hidayatulloh mengatakan, pencabutan moratorium TKI tidak tepat. Alasannya, perlindungan bagi pahlawan devisa tersebut sampai sekarang masih belum optimal. "DPR bukan anti mengirim TKI ke luar negeri, tapi akan muncul persoalan baru kalau perlindungan masih lemah," katanya, Kamis (21/2).
DPR menolak moratorium dicabut
JAKARTA. Pemerintah tengah mempertimbangkan pencabutan penghentian sementara alias moratorium pengirim tenaga kerja Indonesia (TKI) ke negara di Timur Tengah. Namun, rencana pencabutan moratorium yang telah berlaku sejak Agustus 2011 ini bakal menemui sandungan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bakal menolak pencabutan itu. Salah satu pemicunya, saat ini, kembali mencuat kasus kekerasan terhadap TKI. Beredar luas rekaman video yang memperlihatkan penganiayaan terhadap dua orang TKI oleh pihak agen di Kuwait. Nah, fakta tersebut menjadi tamparan keras bagi pemerintah jika ingin membuka lagi pengirim TKI ke jazirah Timur Tengah itu. Anggota Komisi IX DPR, Poempida Hidayatulloh mengatakan, pencabutan moratorium TKI tidak tepat. Alasannya, perlindungan bagi pahlawan devisa tersebut sampai sekarang masih belum optimal. "DPR bukan anti mengirim TKI ke luar negeri, tapi akan muncul persoalan baru kalau perlindungan masih lemah," katanya, Kamis (21/2).