KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Produktivitas DPR yang dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatakan malah kemunduran menimbulkan sejumlah kritik dan saran terhadap kinerja dewan. Salah satunya adalah usulan untuk pemotongan gaji DPR yang produktivitas legislasinya rendah. "Usulan terobosan untuk memberikan sanksi berupa pemotongan gaji jika kinerja rendah," ujar Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karius saat dihubungi kontan.co.id, Senin (7/1). Namun, usulan tersebut tidak mendapat dukungan dari pihak DPR. Lucius menilai DPR tidak sepakat terhadap usulan tersebut. Padahal persetujuan dari DPR diperlukan untuk efektifnya terobosan tersebut. Pasalnya agar aturan itu efektif perlu ada kebijakan resmi yang dibuat.
DPR menolak pemotongan gaji meski produktivitas legislasinya rendah
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Produktivitas DPR yang dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatakan malah kemunduran menimbulkan sejumlah kritik dan saran terhadap kinerja dewan. Salah satunya adalah usulan untuk pemotongan gaji DPR yang produktivitas legislasinya rendah. "Usulan terobosan untuk memberikan sanksi berupa pemotongan gaji jika kinerja rendah," ujar Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karius saat dihubungi kontan.co.id, Senin (7/1). Namun, usulan tersebut tidak mendapat dukungan dari pihak DPR. Lucius menilai DPR tidak sepakat terhadap usulan tersebut. Padahal persetujuan dari DPR diperlukan untuk efektifnya terobosan tersebut. Pasalnya agar aturan itu efektif perlu ada kebijakan resmi yang dibuat.