JAKARTA. Komisi VI dan Komisi XI DPR akhirnya berencana membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas privatisasi BUMN. Putusan ini memang belum final, menurut Anggota Komisi VI Nyoman Dhamantra, pembentukan pansus ini masih dibahas dengan Pimpinan DPR. Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan ini pansus bertujuan menelurkan putusan politik soal privatisasi BUMN yang diteruskan ke pemerintah untuk dijadikan Keputusan Presiden. Pertimbangan DPR untuk segera melakukan privatisasi BUMN terutama Bank Mandiri dan BNI bukan lain karena penyelamatan aset negara. Anggota Komisi VI DPR Hendrawan Supraktikno khawatir, bila saham Bank Mandiri dan BNI jatuh ke tangan pihak asing."Kalau sampai dikuasai asing berbahaya sekali. Kebijakan negara dalam moneter bisa mandul," kata politisi PDI Perjuangan itu. Menurut Hendrawan, penguasaan pihak asing terhadap industri perbankan di Indonesia telah capai 55%. Jumlah itu terlalu besar apalagi mengingat perbankan nasional merupakan salah satu bentuk pilar ekonomi nasional. "Di beberapa negara maju mereka menerapkan liberalisasi terbatas karena perbankan dianggap krusial untuk jalankan strategi politik nasional," paparnya.
DPR minta bank BUMN mulai diprivatisasi
JAKARTA. Komisi VI dan Komisi XI DPR akhirnya berencana membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas privatisasi BUMN. Putusan ini memang belum final, menurut Anggota Komisi VI Nyoman Dhamantra, pembentukan pansus ini masih dibahas dengan Pimpinan DPR. Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan ini pansus bertujuan menelurkan putusan politik soal privatisasi BUMN yang diteruskan ke pemerintah untuk dijadikan Keputusan Presiden. Pertimbangan DPR untuk segera melakukan privatisasi BUMN terutama Bank Mandiri dan BNI bukan lain karena penyelamatan aset negara. Anggota Komisi VI DPR Hendrawan Supraktikno khawatir, bila saham Bank Mandiri dan BNI jatuh ke tangan pihak asing."Kalau sampai dikuasai asing berbahaya sekali. Kebijakan negara dalam moneter bisa mandul," kata politisi PDI Perjuangan itu. Menurut Hendrawan, penguasaan pihak asing terhadap industri perbankan di Indonesia telah capai 55%. Jumlah itu terlalu besar apalagi mengingat perbankan nasional merupakan salah satu bentuk pilar ekonomi nasional. "Di beberapa negara maju mereka menerapkan liberalisasi terbatas karena perbankan dianggap krusial untuk jalankan strategi politik nasional," paparnya.