JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berang melihat pengelolaan aset negara di kawasan Kemayoran dan Gelora Bung Karno yang karut marut. Untuk bisa bertindak lebih jauh, para wakil rakyat akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif atas pengelolaan aset negara di kedua wilayah tersebut ini.Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) Aset Negara Ganjar Pranowo menilai, audit investigatif ini bisa meneliti mulai dari perjanjian dengan perusahaan atau para mitra sampai dengan pembagian keuntungan. "Jadi audit manajemen, audit legal, dan audit keuangan," ujar Ganjar seusai rapat dengan soal aset negara besama Sekretariat Negara di gedung DPR, Rabu (28/7). Menurut Ganjar, pengelolaan yang karut-marut itu terlihat dari tidak adanya laporan rutin dari para mitra kepada pemerintah. Malah, Anggota Panja Basuki Tjahja Purnama menuding, pemerintah tidak serius mengelola aset. Buktinya, meski para mitra tidak menjalankan proyek mereka beberapa tahun, mereka masih memperoleh kesempatan untuk mencari investor baru lain. "Dicabut saja, lalu serahkan kepada perusahaan yang mampu membangun," ujar Basuki. Pemerintah sendiri menyambut baik rencana DPR ini. Menurut Sekretaris Menteri Sekretaris Negara Ibnu Purna, dalam tiga bulan terakhir, pemerintah memang sudah berencana memperbaiki pengelolaan aset di Kemayoran dan Bung Karno. "Kita juga sudah minta BPKP untuk audit juga," ujarnya. Jika telah selesai, pemerintah akan segera menyerahkan hasil audit itu ke DPR. Kalau memang ada audit BPK, hasil audit BPKP ini bisa melengkapi.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
DPR Minta BPK Audit Aset Kemayoran & Gelora Bung Karno
JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berang melihat pengelolaan aset negara di kawasan Kemayoran dan Gelora Bung Karno yang karut marut. Untuk bisa bertindak lebih jauh, para wakil rakyat akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif atas pengelolaan aset negara di kedua wilayah tersebut ini.Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) Aset Negara Ganjar Pranowo menilai, audit investigatif ini bisa meneliti mulai dari perjanjian dengan perusahaan atau para mitra sampai dengan pembagian keuntungan. "Jadi audit manajemen, audit legal, dan audit keuangan," ujar Ganjar seusai rapat dengan soal aset negara besama Sekretariat Negara di gedung DPR, Rabu (28/7). Menurut Ganjar, pengelolaan yang karut-marut itu terlihat dari tidak adanya laporan rutin dari para mitra kepada pemerintah. Malah, Anggota Panja Basuki Tjahja Purnama menuding, pemerintah tidak serius mengelola aset. Buktinya, meski para mitra tidak menjalankan proyek mereka beberapa tahun, mereka masih memperoleh kesempatan untuk mencari investor baru lain. "Dicabut saja, lalu serahkan kepada perusahaan yang mampu membangun," ujar Basuki. Pemerintah sendiri menyambut baik rencana DPR ini. Menurut Sekretaris Menteri Sekretaris Negara Ibnu Purna, dalam tiga bulan terakhir, pemerintah memang sudah berencana memperbaiki pengelolaan aset di Kemayoran dan Bung Karno. "Kita juga sudah minta BPKP untuk audit juga," ujarnya. Jika telah selesai, pemerintah akan segera menyerahkan hasil audit itu ke DPR. Kalau memang ada audit BPK, hasil audit BPKP ini bisa melengkapi.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
