JAKARTA. Anggota Komisi IX DPR, Poempida Hidayatullah, meminta semua pihak untuk tidak terus memperdebatkan perbedaan data penerima bantuan iuran (PBI). Sebab jika demikian, pelaksanaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) akan terus mengalami hambatan. Saat dihubungi Kontan, Rabu (17/7), Poempida menduga adanya perbedaan data PBI tersebut disebabkan oleh perbedaan data jumlah penduduk miskin. Hal ini disebabkan, antar instansi memiliki kriteria kemiskinan yang berbeda. "Jadi bisa dibilang sulit memastikan apakah ada institusi di negeri ini yang memiliki data kemiskinan akurat 100%," ujar politisi Partai Golkar tersebut. Poempida pun menyangsikan pihak-pihak yang mempermasalahkan perbedaan data PBI itu, memiliki data jumlah penduduk miskin yang akurat. "Makanya, lebih baik kita tidak usah terus menerus mempermasalahkan hal ini. Kalau tidak, kapan BPJS akan segera berjalan," pungkasnya. Sebagaimana diketahui, Sekretaris Jenderal Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS), Said Iqbal telah menyatakan menolak keputusan pemerintah PBI dalam pelaksanaan BPJS yang jumlahnya mencapai 86,4 juta orang. Hal ini disebabkan data BPJS tersebut berbeda dengan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Menurut data TNP2K, peserta PBI sebanyak 96,7 juta orang. "Artinya terdapat selisih 10,3 juta orang miskin dan tidak mampu yang tidak tercover jaminan kesehatan per 1 Januari 2014," ujar Said. Said menambahkan, seharusnya jumlah PBI adalah 96,7 juta orang ditambah 45,5 juta orang peserta Jamkesda, serta buruh tidak mampu sebanyak 13,8 juta orang dengan iuran Rp 22.500 per orang. "Sehingga total penerima PBI sebanyak 156 juta orang," tegas Said.
DPR minta data PBI BPJS tidak diperdebatkan
JAKARTA. Anggota Komisi IX DPR, Poempida Hidayatullah, meminta semua pihak untuk tidak terus memperdebatkan perbedaan data penerima bantuan iuran (PBI). Sebab jika demikian, pelaksanaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) akan terus mengalami hambatan. Saat dihubungi Kontan, Rabu (17/7), Poempida menduga adanya perbedaan data PBI tersebut disebabkan oleh perbedaan data jumlah penduduk miskin. Hal ini disebabkan, antar instansi memiliki kriteria kemiskinan yang berbeda. "Jadi bisa dibilang sulit memastikan apakah ada institusi di negeri ini yang memiliki data kemiskinan akurat 100%," ujar politisi Partai Golkar tersebut. Poempida pun menyangsikan pihak-pihak yang mempermasalahkan perbedaan data PBI itu, memiliki data jumlah penduduk miskin yang akurat. "Makanya, lebih baik kita tidak usah terus menerus mempermasalahkan hal ini. Kalau tidak, kapan BPJS akan segera berjalan," pungkasnya. Sebagaimana diketahui, Sekretaris Jenderal Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS), Said Iqbal telah menyatakan menolak keputusan pemerintah PBI dalam pelaksanaan BPJS yang jumlahnya mencapai 86,4 juta orang. Hal ini disebabkan data BPJS tersebut berbeda dengan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Menurut data TNP2K, peserta PBI sebanyak 96,7 juta orang. "Artinya terdapat selisih 10,3 juta orang miskin dan tidak mampu yang tidak tercover jaminan kesehatan per 1 Januari 2014," ujar Said. Said menambahkan, seharusnya jumlah PBI adalah 96,7 juta orang ditambah 45,5 juta orang peserta Jamkesda, serta buruh tidak mampu sebanyak 13,8 juta orang dengan iuran Rp 22.500 per orang. "Sehingga total penerima PBI sebanyak 156 juta orang," tegas Said.
BERITA TERKAIT
Nasional
Buruh gugat data peserta BPJS
Nasional
Buruh gugat aturan Jamkes dan BPJS
Nasional
BPK: Jamkesmas masih bermasalah
Nasional
