KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengingatkan jajaran direksi baru PT Kereta Api Indonesia (Persero) agar segera beradaptasi dan menunjukkan langkah strategis konkret.

Ia menilai komposisi direksi yang merupakan gabungan dari figur internal KAI dan kalangan senior Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan kombinasi kuat yang patut diterjemahkan dalam percepatan kebijakan.

“Dengan pengalaman panjang, baik dari internal KAI maupun dari BUMN lainnya, kami berharap adaptasinya bisa dilakukan secepat mungkin,” ujar Adisatrya dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025) dikutip dari laman DPR RI.

Sulit Cari Emas Fisik? Begini Cara Tetap Raih Cuan di Pasar Emas

Baca Juga: DPR Ingatkan Pemerintah, Pengawasan Shadow Economy Harus Tepat Sasaran

Menurutnya, peta jalan (roadmap) serta rencana kerja tidak bisa ditunda, mengingat tantangan industri transportasi semakin kompleks. Sebab itu, ia meminta manajemen baru segera menyampaikan rencana sisa tahun ini maupun rencana jangka menengah kepada Komisi VI DPR RI.

“Mohon disampaikan secepat mungkin, supaya kami memahami arah sisa tahun ini dan bagaimana desain kebijakan ke depan. Jangan sampai pergantian direksi hanya bersifat seremonial,” tegasnya.

Adisatrya mengakui PT KAI telah mencatatkan kemajuan besar dalam 20 tahun terakhir, terutama sejak masa kepemimpinan Ignasius Jonan yang menekankan transformasi layanan. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak boleh berhenti hanya karena terjadi pergantian pucuk pimpinan.

Baca Juga: RUU PPRT Tegaskan Batasan Pekerja Rumah Tangga, Perekrutan Agen Jadi Fokus

“Kualitas pelayanan sudah meningkat luar biasa, fondasinya sudah kuat. Tapi jangan sampai terputus di sini. Di era Pak Bogi, harus lebih bagus lagi,” kata politisi PDI-Perjuangan itu.

Ia menambahkan, modal terbesar jajaran Direksi KAI saat ini bukan hanya pengalaman, melainkan juga kepercayaan publik yang sudah terbentuk. “Yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana memelihara kepercayaan publik itu melalui kebijakan strategis yang cepat, tepat, dan terukur,” tandas Adisatrya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News