KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi IX DPR meminta harga vaksin booster virus corona (Covid-19) terjangkau bagi masyarakat. Vaksinasi booster tersebut akan mulai diterapkan pada Januari tahun 2022 mendatang. Pemberian vaksin ini tidak sepenuhnya gratis.

Pemerintah hanya memberikan vaksinasi booster gratis pada masyarakat lanjut usia (lansia) dan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sementara sisanya membayar vaksin booster secara mandiri.

"Komisi IX DPR mendesak Kementerian Kesehatan RI menyiapkan perancanaan vaksim booster secara matang dari regulaai yang jelas, pembiayaan yang cukup, penentuan harga vaksin yang terjangkau dan strategi pelaksanaannya yang transparan," ujar Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris saat membacakan kesimpulan rapat, Selasa (14/12).

Baca Juga: Pemerintah akan mulai vaksinasi booster Covid-19 pada Januari 2022

Komisi IX DPR juga menekankan kesiapan data dalam penerima vaksinasi booster gratis dari peserta PBI. Pasalnya saat ini data peserta PBI masih dalam perbaikan Kementerian Sosial (Kemensos).

"Komisi IX mendesak Kemenkes untuk berkoordinasi dengan Kemensos berkaitan dengan data peserta PBI untuk memastikan rakyat kurang mampu mendapatkan vaksinasi booster," tambah Charles.

Penetapan harga menjadi penting dalam pelaksanaan vaksin booster mandiri. Sebab, bila tak transparan akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Hal itu sebelumnya juga terjadi dalam penetapan harga tes PCR dan antigen. "Kita ingin bahwa penetapan vaksin booster ini jangan sampai menimbulkan kegaduhan sebagaimana harga PCR kemarin," tambah anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani.

Baca Juga: Pemerintah genjot 40% masyarakat dapat vaksin Covid-19 lengkap di akhir 2021

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat