JAKARTA. Keinginan Pemerintah Daerah yakni Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 10 pemerintah kabupaten dan kota disekitar Danau Toba untuk memiliki 58,8% saham Inalum yang saat ini dimiliki investor Jepang, yaitu Nippon Asahan Alumunium (NAA) tampaknya akan menemui jalan terjal.Pasalnya Komisi VI DPR masih meminta business plan terhadap Inalum ke depannya dari Pemda tersebut.Wakil Ketua Komisi VI DPR, Azam Azman Natawijaya mengaku paham keinginan Pemda Sumut Cs yang menginginkan agar Inalum dapat memberi manfaat dan menyejahterakan wilayah tersebut.Namun, ia bilang waktu yang dibutuhkan Pemda untuk mengambilalih saham milik NAA itu sudah hampir tidak ada lagi, mengingat tanggal 1 November 2013, Inalum harus kembali dulu ke pangkuan Ibu Pertiwi setelah kontrak dengan NAA berakhir."Opsi untuk memBUMN-kan 100% Inalum dalam waktu singkat adalah opsi yang paling relevan," ujarnya, Kamis (17/10).Menurut Azam, lebih baik negosiasi yang berjalan saat ini jangan direcoki dengan gangguan-gangguan yang justru berasal dari internal Indonesia sendiri."Pemerintah sudah punya masterplan yang jelas karena akan membuat Inalum jadi perusahaan Tbk," tuturnya.Azam menambahkan pada dasarnya, DPR tidak mempermasalahkan kehadiran Pemda Sumut Cs dalam Inalum, namun ia bilang alangkah lebih baik jika negosiasi dilakukan dengan pemerintah setelah Inalum benar-benar jatuh ke tangan Indonesia."Pemerintah katanya sudah sangat siap dan ada anggaran Rp 7 triliun untuk rencana ini," katanya.Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Azam ingin agar dalam beberapa hari ke depan terutama menjelang berakhirnya kontrak, pemerintah memasukkan intelijen sebelum pengambilalihan Inalum ini.Tujuannya tak lain untuk mencegah aksi-aksi sejumlah pihak yang tidak menginginkan kembalinya Inalum ke Indonesia.Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho mengakui jika waktunya memang sempit untuk melakukan negosiasi guna mendapatkan saham milik NAA itu. "Biasanya yang last minute itu sukses," katanya.Ia pun menjelaskan bahwa Pemda Sumut Cs telah membicarakan business plan untuk pengembangan Inalum ini. Menurutnya dalam waktu dekat akan melengkapi rencana bisnis yang lebih detail."Pengambilalihan ini inginnya lebih besar ke daerah. Kekhawatiran pusat soal finansial Pemda itu tidak beralasan, kami sudah siap soal dana," katanya tanpa menyebut besaran nilai yang disiapkan.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
DPR minta intelijen awasi pengambilalihan Inalum
JAKARTA. Keinginan Pemerintah Daerah yakni Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 10 pemerintah kabupaten dan kota disekitar Danau Toba untuk memiliki 58,8% saham Inalum yang saat ini dimiliki investor Jepang, yaitu Nippon Asahan Alumunium (NAA) tampaknya akan menemui jalan terjal.Pasalnya Komisi VI DPR masih meminta business plan terhadap Inalum ke depannya dari Pemda tersebut.Wakil Ketua Komisi VI DPR, Azam Azman Natawijaya mengaku paham keinginan Pemda Sumut Cs yang menginginkan agar Inalum dapat memberi manfaat dan menyejahterakan wilayah tersebut.Namun, ia bilang waktu yang dibutuhkan Pemda untuk mengambilalih saham milik NAA itu sudah hampir tidak ada lagi, mengingat tanggal 1 November 2013, Inalum harus kembali dulu ke pangkuan Ibu Pertiwi setelah kontrak dengan NAA berakhir."Opsi untuk memBUMN-kan 100% Inalum dalam waktu singkat adalah opsi yang paling relevan," ujarnya, Kamis (17/10).Menurut Azam, lebih baik negosiasi yang berjalan saat ini jangan direcoki dengan gangguan-gangguan yang justru berasal dari internal Indonesia sendiri."Pemerintah sudah punya masterplan yang jelas karena akan membuat Inalum jadi perusahaan Tbk," tuturnya.Azam menambahkan pada dasarnya, DPR tidak mempermasalahkan kehadiran Pemda Sumut Cs dalam Inalum, namun ia bilang alangkah lebih baik jika negosiasi dilakukan dengan pemerintah setelah Inalum benar-benar jatuh ke tangan Indonesia."Pemerintah katanya sudah sangat siap dan ada anggaran Rp 7 triliun untuk rencana ini," katanya.Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Azam ingin agar dalam beberapa hari ke depan terutama menjelang berakhirnya kontrak, pemerintah memasukkan intelijen sebelum pengambilalihan Inalum ini.Tujuannya tak lain untuk mencegah aksi-aksi sejumlah pihak yang tidak menginginkan kembalinya Inalum ke Indonesia.Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho mengakui jika waktunya memang sempit untuk melakukan negosiasi guna mendapatkan saham milik NAA itu. "Biasanya yang last minute itu sukses," katanya.Ia pun menjelaskan bahwa Pemda Sumut Cs telah membicarakan business plan untuk pengembangan Inalum ini. Menurutnya dalam waktu dekat akan melengkapi rencana bisnis yang lebih detail."Pengambilalihan ini inginnya lebih besar ke daerah. Kekhawatiran pusat soal finansial Pemda itu tidak beralasan, kami sudah siap soal dana," katanya tanpa menyebut besaran nilai yang disiapkan.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
