KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pengembangan 93 proyek hidrogen di Indonesia dinilai menjadi peluang strategis untuk memperkuat struktur industri nasional. Akselerasi transisi energi tersebut dinilai harus dimanfaatkan semaksimal mungkin agar tidak sekadar mendatangkan modal asing, melainkan juga mampu melahirkan industri manufaktur baru serta mendorong penguasaan teknologi di dalam negeri yang berkelanjutan. Anggota Komisi XII DPR RI, Jamaluddin Malik menyatakan, potensi investasi pengembangan hidrogen yang mencapai Rp 32 triliun tersebut harus berdampak langsung pada penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Menurutnya, masuknya investasi besar ini wajib diiringi dengan proses alih teknologi guna menciptakan lapangan kerja berkualitas.
Baca Juga: ATSI Tunggu Aturan Komdigi soal Putusan MK, Operator Siapkan Opsi Kuota Rollover "Ini harus menjadi momentum untuk membangun kemandirian teknologi, memperkuat inovasi, dan meningkatkan daya saing industri Indonesia di tengah perkembangan industri energi global," ujarnya melalui keterangan tertulis, Sabtu (25/7/2026). Jamaluddin menilai, melimpahnya sumber energi baru terbarukan (EBT) di berbagai wilayah seperti potensi panas bumi dan hidro harus segera disinergikan ke dalam ekosistem hidrogen nasional. Menurutnya, integrasi tersebut membutuhkan dorongan riset mendalam, kesiapan infrastruktur, hingga kolaborasi intensif antara BUMN, sektor swasta, dan perguruan tinggi. Lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh hanya berpuas diri menjadi pasar penyerapan teknologi asing semata. Keberhasilan pembangunan ekosistem energi masa depan ini harus diukur dari tumbuhnya rantai pasok industri domestik serta penciptaan tenaga kerja terampil, insinyur, dan peneliti lokal yang berdaya saing tinggi di tingkat global. "Pengembangan hidrogen harus menjadi investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia. Ketika teknologi, industri, dan sumber daya manusia tumbuh bersama, Indonesia tidak hanya akan memperkuat ketahanan energi, tetapi juga menjadi negara yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing di industri energi global," pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan, pengembangan hidrogen diarahkan untuk mendukung dekarbonisasi sektor industri, transportasi, dan ketenagalistrikan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. "Saat ini terdapat 93 inisiatif pengembangan ekosistem hidrogen yang proyek-proyeknya tersebar di seluruh Indonesia dan melahirkan investasi sebesar Rp 32 triliun," kata Eniya. Pemerintah juga mendorong proyek hidrogen dalam program dedieselisasi di sektor ketenagalistrikan. Program ini antara lain telah dilakukan di Sumba, yang ditargetkan bisa beroperasi atau mencapai
Commercial Operation Date (COD) pada tahun 2028 serta di Pulau Rote melalui kerja sama dengan PT PLN (Persero).
Menurutnya, program tersebut diproyeksikan bisa menurunkan biaya produksi listrik dari sekitar US$ 1 per
kilowatt-hour (kWh) menjadi US$ 0,25 per kWh. "Bisa menurunkan harga diesel yang dipakai itu Rp 20.000 per kWh sekitar US$ 1 lebih, itu bisa menjadi US$ 25
cent (US$ 0,25 per kWh)," terang Eniya.
Baca Juga: Tarif AS Bayangi Kinerja Ekspor Industri Padat Karya Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News