JAKARTA. Komisi Keamanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit secara menyeluruh terhadap alat utama sistem persenjataan (alutsista) milik Tentara Nasional Indonesia.Ketua Komisi Keamanan DPR Theo L Sambuaga mengatakan, permintaan untuk digelar audit secara keseluruhan terhadap alutsista merupakan permintaan DPR yang kesekian kalinya. "Jadi lagi-lagi DPR minta agar dilakukan audit agar bisa kita ketahui seberapa banyak alutista yang masih berfungsi efektif dan mana yang tidak," ujar Theo, Senin (16/5).Terkait permintaan tersebut, Komisi Keuangan berencana membentuk tim pencari fakta guna mengetahui kondisi alutsista terutama pesawat.Soal siapa yang bakal melakukan audit, Wakil Ketua Komisi Keamanan Yusron Ihsa Mahendra mengatakan, ada baiknya audit bukan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melainkan cukup oleh auditor intern Markas Besar (Mabes) TNI.Perlu diketahui, laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) 2008 dari BPK memperkirakan nilai alutsista yang ada di Departemen Pertahanan dan TNI paling tidak sekitar Rp 47 triliun. Jumlah tersebut berasal dari total aset negara di instansi keamanan itu yang mencapai 163 triliun.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
DPR Minta Pemerintah Audit Seluruh Alutista
JAKARTA. Komisi Keamanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit secara menyeluruh terhadap alat utama sistem persenjataan (alutsista) milik Tentara Nasional Indonesia.Ketua Komisi Keamanan DPR Theo L Sambuaga mengatakan, permintaan untuk digelar audit secara keseluruhan terhadap alutsista merupakan permintaan DPR yang kesekian kalinya. "Jadi lagi-lagi DPR minta agar dilakukan audit agar bisa kita ketahui seberapa banyak alutista yang masih berfungsi efektif dan mana yang tidak," ujar Theo, Senin (16/5).Terkait permintaan tersebut, Komisi Keuangan berencana membentuk tim pencari fakta guna mengetahui kondisi alutsista terutama pesawat.Soal siapa yang bakal melakukan audit, Wakil Ketua Komisi Keamanan Yusron Ihsa Mahendra mengatakan, ada baiknya audit bukan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melainkan cukup oleh auditor intern Markas Besar (Mabes) TNI.Perlu diketahui, laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) 2008 dari BPK memperkirakan nilai alutsista yang ada di Departemen Pertahanan dan TNI paling tidak sekitar Rp 47 triliun. Jumlah tersebut berasal dari total aset negara di instansi keamanan itu yang mencapai 163 triliun.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News