DPR minta pemerintah lebih realistis di RAPBN 2016



JAKARTA. Pembahasan pendahuluan soal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 telah selesai. Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku tim pembahas anggaran DPR bersama dengan pemerintah menyampaikan hasil pembahasan ke sidang paripurna. Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit mengatakan, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016 adalah mempercepat pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu Banggar meminta kepada pemerintah agar dalam penyusunan anggaran 2016 lebih realistis dan berdasarkan kondisi dan perkembangan ekonomi saat ini. "Pemerintah perlu melakukan penyesuaian Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sehingga dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKP tahun 2016 dan tahun-tahun berikutnya, yang juga akan menjadi acuan penyusunan APBN," ujar Ahmadi dalam sidang paripurna, Selasa (7/7). Hasil kesepakatan asumsi makro yang akhirnya disetujui dalam RAPBN 2016 adalah pertumbuhan ekonomi 5,5%-6%, inflasi 3,0%-5,0%, nilai tukar Rp 13.000 per dollar Amerika Serikat (AS)-Rp 13.400 per dollar AS, tingkat suku bunga SPN 3 bulan 4,0%-6,0%, harga minyak (ICP) US$ 60 per barel-US$ 70 per barel, lifting minyak 800.000 per hari-830.000 per hari, dan lifting gas bumi 1.100 ribu barel setara minyak per hari-1.300 ribu barel setara minyak per hari. Sementara itu, target pembangunan 2016 adalah pengangguran sebesar 5,2%-5,5%, angka kemiskinan 9,0%-10,0%, indeks gini rasio 0,39, dan indeks pembangunan manusia 70,10. Adapun pembahasan pendahuluan RAPBN 2016 ini akan menjadi acuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam membacakan nota keuangan RPABN 2016 Agustus mendatang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Editor: Uji Agung Santosa