KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullan meminta pemerintah untuk membuat rencana kerja atau roadmap jangak pendek hingga jangka menengah-panjang terhadap kebijakan pembiayaan utang dan beban utang yang diharus bayar pemerintah di tahun-tahun mendatang. 

“Sehingga rekomendasi kebijakan mitigasi utang tidak  hanya pointer umum saja. Roadmap bakal jadi rekomendasi dan panduan yang mengikat kalau perlu dituangkan dalam UU APBN yang kami bahas bersama," kata Said dalam Rapat Panja Asumsi, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan RAPBN 2022, Senin (13/9). 

Said mengatakan bahwa, penyusunan roadmap kebijakan pembiayaan utang bisa berdasarkan rekomendasi kebijakan utang dari International Financing and Debt Service Relief dan referensi rasio bunga terhadap penerimaan. 

“Roadmap kebijakan utang dapat mengarahkan porsi kepemilikan SBN ke arah bilateral jadi mengurangi pembelian SBN dari Bank dan pembelian SBN dari bank dan BI sebab saat ini kepemilikan surat utang oleh perbankan sangat besar akibatnya bank mengurangi perannya untuk berikan darah (likuiditas) terhadap sektor riil," ucap Said 

Baca Juga: Sri Mulyani jelaskan pentingnya INSW bagi perdagangan internasional

Kata Said, utang tahun 2022 tetap diarahkan sebagai instrumen countercyclical yang dikelola secara prudent dan sustainable untuk mendukung kebijakan ekspansif dalam koridor konsolidasi fiskal. 

Sebagai informasi, pembiayaan utang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 dipatok sebesar Rp 973,583 triliun. Sementara defisit anggaran tahun depan dipatok 4,85% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau Rp 868 triliun.

“Idealnya pembiayaan utang sebesar nilai defisit  sebesar Rp 868 triliun sehingga pembiayaan utang enggak  lebih besar dari defisit. Jadi terdapat gap Rp 105,6 triliun antara pembiayaan utang dan defisit ini sangat tergantung tingkat besaran PDB 2022," kata Said.

Sebaiknya perlu dinyatakan kami berharap tahun 2022, sebagai acuan persentase PDB agar jelas rujukan bahwa defisit APBN 4,85%, PDB berapa besar?” ujarnya.

Selanjutnya: Pemerintah pastikan APBN siap tangani dampak ekonomi akibat mutasi Covid-19

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi