JAKARTA. Setelah DPR menolak usulan anggaran kajian rencana pemindahan ibukota oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) sebesar Rp 7 miliar, anggota Komisi XI DPR meminta pemerintah menghentikan polemik tersebut. Anggota Komisis XI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Refrizal mengatakan, pemerintah tak memiliki anggaran untuk pemindahan ibukota. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah bisa berkonsentrasi pada hal lain. "Sekarang diskusinya lebih baik polemiknya kita stop, buang energi bangsa dan negara kita. Energinya kita gunakan dengan yang lain. Pemindahan ibukota membuang energi anak bangsa yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan," kata Refrizal saat rapat kerja antara pemerintah dan Komisi XI DPR, Senin (24/7).
DPR minta pemerintah stop polemik pindah ibu kota
JAKARTA. Setelah DPR menolak usulan anggaran kajian rencana pemindahan ibukota oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) sebesar Rp 7 miliar, anggota Komisi XI DPR meminta pemerintah menghentikan polemik tersebut. Anggota Komisis XI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Refrizal mengatakan, pemerintah tak memiliki anggaran untuk pemindahan ibukota. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah bisa berkonsentrasi pada hal lain. "Sekarang diskusinya lebih baik polemiknya kita stop, buang energi bangsa dan negara kita. Energinya kita gunakan dengan yang lain. Pemindahan ibukota membuang energi anak bangsa yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan," kata Refrizal saat rapat kerja antara pemerintah dan Komisi XI DPR, Senin (24/7).