JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah tidak tergesa-gesa menggelar privatisasi. Dewan menilai saat ini ada kesempatan untuk menyinergikan BUMN dalam rangka meningkatkan kinerja. Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima, pemerintah sebaiknya menggunakan situasi pemulihan ekonomi ini untuk meningkatkan daya saing BUMN melalui sinergi dan pembentukan holding atau perusahaan induk. "Kalau dulu kan pemikirannya, restrukturisai, profitisasi, lalu diikuti privatisasi. Tapi privatisasi tidak menjadi sesuatu yang kita utamakan," ujar Aria di sela-sela istirahat rapat dengar pendapat dengan Kementerian BUMN, Selasa (9/2). Pasalnya, kata Aria, privatisasi hanya bersifat sektoral dan tidak mempengaruhi peningkatan kinerja BUMN secara keseluruhan. Padahal, yang diharapkan adalah terjadinya sinergi seluruh BUMN. Karena itu, DPR akan mengevaluasi BUMN-BUMN yang selama ini mengalami kerugian. "Kita akan sinergikan dulu, minimal supaya tidak merugi. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menjelaskan bentuk sinergi itu mengutamakan pola ketergantungan. Maksudnya, antara BUMN saling membantu, misalnya berkait dengan dukungan pendanaan dari bank-bank BUMN. "Contohnya PT BOMA Bisma Indra punya utang Rp 80 miliar, masa tidak bisa dipinjami, kemudian PT Jakarta Lloyd punya utang Rp 60 miliar, masa tidak bisa dibantu," katanya.Sekadar informasi saja, tahun 2010 pemerintah menggelar privatisasi tiga BUMN yaitu PT Garuda Indonesia, PT Pembangunan Perumahan, dan PT Krakatau Steel.
DPR Minta Pemerintah Tak Tergesa-gesa Gelar Privatisasi
JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah tidak tergesa-gesa menggelar privatisasi. Dewan menilai saat ini ada kesempatan untuk menyinergikan BUMN dalam rangka meningkatkan kinerja. Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima, pemerintah sebaiknya menggunakan situasi pemulihan ekonomi ini untuk meningkatkan daya saing BUMN melalui sinergi dan pembentukan holding atau perusahaan induk. "Kalau dulu kan pemikirannya, restrukturisai, profitisasi, lalu diikuti privatisasi. Tapi privatisasi tidak menjadi sesuatu yang kita utamakan," ujar Aria di sela-sela istirahat rapat dengar pendapat dengan Kementerian BUMN, Selasa (9/2). Pasalnya, kata Aria, privatisasi hanya bersifat sektoral dan tidak mempengaruhi peningkatan kinerja BUMN secara keseluruhan. Padahal, yang diharapkan adalah terjadinya sinergi seluruh BUMN. Karena itu, DPR akan mengevaluasi BUMN-BUMN yang selama ini mengalami kerugian. "Kita akan sinergikan dulu, minimal supaya tidak merugi. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menjelaskan bentuk sinergi itu mengutamakan pola ketergantungan. Maksudnya, antara BUMN saling membantu, misalnya berkait dengan dukungan pendanaan dari bank-bank BUMN. "Contohnya PT BOMA Bisma Indra punya utang Rp 80 miliar, masa tidak bisa dipinjami, kemudian PT Jakarta Lloyd punya utang Rp 60 miliar, masa tidak bisa dibantu," katanya.Sekadar informasi saja, tahun 2010 pemerintah menggelar privatisasi tiga BUMN yaitu PT Garuda Indonesia, PT Pembangunan Perumahan, dan PT Krakatau Steel.
