KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ramainya kabar soal tagihan listrik yang membengkak dari sejumlah pelanggan menarik perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar Ridwan Hisjam mengungkapkan, selama ini pihak PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) dinilai kurang terbuka perihal informasi kepada pelanggan.

"Sifatnya baru satu arah, harusnya sebagai perusahaan yang menguasai public service harus dapat membuka diri untuk dialog dua arah, info tidak searah saja dan hanya melalui iklan," tutur Ridwan kepada Kontan.co.id, Minggu (7/6).

Ridwan menambahkan, pihaknya memang berharap ada kelonggaran cara pembayaran untuk tagihan yang membengkak bagi para pelanggan.

Baca Juga: Ombudsman RI akan menindaklanjuti keluhan pelanggan soal lonjakan tagihan listrik

Di sisi lain, mengenai dampak kondisi ini pada finansial PLN, Ridwan memastikan PLN dapat melakukan penjadwalan ulang seputar aspek keuangan perusahaan setrum pelat merah tersebut.

Dalam waktu dekat, Komisi VII DPR akan memanggil direksi PLN. Hal itu untuk meminta penjelasan terkait dengan melonjaknya tagihan listrik pelanggan 1.300 VoltAmphere (VA) ke atas.

Anggota Komisi VII DPR Maman Abdurahman menyampaikan, saat ini DPR masih memasuki masa reses. Namun, setelah masa reses itu selesai, hal pertama yang akan dilakukan adalah memanggil direksi PLN.

"Pada kesempatan pertama, kami akan memanggil direksi PLN untuk meminta penjelasan kenapa tagihan naik," terangnya. Adapun masa reses DPR berakhir pada akhir Juni 2020 ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto