JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan program Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diintegrasikan. Sebab, Ketua Komisi VII DPR Airlangga Hartarto menilai kedua program tersebut masih tumpang tindih.Airlangga bilang, banyak investor yang tidak mendapatkan fasilitas apapun saat membangun di wilayah KAPET dan KEK. Selain itu, banyak investor mengusulkan perbaikan infrastruktur malah tidak diberikan. "Malah dialihkan ke wilayah yang tidak mengajukan program KAPET," katanya dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan, Rabu (23/2).Airlangga juga mengkritik program pembangunan enam koridor ekonomi. Dia mengatakan, pemerintah sebaiknya mengoptimalkan KAPET dan KEK ketimbang membuat program baru. "Keenam (koridor) tersebut ini pun dasar hukumnya tidak ada dan tidak jelas," ujarnya.Pemerintah telah berencana membangun enam koridor ekonomi meliputi Papua, Maluku, Nusantara Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papau Barat dan Aceh. Pembangunan enam koridor ekonomi ini bertujuan mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi nasional.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
DPR minta program KAPET dan KEK dioptimalkan
JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan program Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diintegrasikan. Sebab, Ketua Komisi VII DPR Airlangga Hartarto menilai kedua program tersebut masih tumpang tindih.Airlangga bilang, banyak investor yang tidak mendapatkan fasilitas apapun saat membangun di wilayah KAPET dan KEK. Selain itu, banyak investor mengusulkan perbaikan infrastruktur malah tidak diberikan. "Malah dialihkan ke wilayah yang tidak mengajukan program KAPET," katanya dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan, Rabu (23/2).Airlangga juga mengkritik program pembangunan enam koridor ekonomi. Dia mengatakan, pemerintah sebaiknya mengoptimalkan KAPET dan KEK ketimbang membuat program baru. "Keenam (koridor) tersebut ini pun dasar hukumnya tidak ada dan tidak jelas," ujarnya.Pemerintah telah berencana membangun enam koridor ekonomi meliputi Papua, Maluku, Nusantara Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papau Barat dan Aceh. Pembangunan enam koridor ekonomi ini bertujuan mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi nasional.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
