JAKARTA. PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) sudah resmi menunda penghapusan Kereta Rel Listrik (KRL) Ekonomi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) hingga Juni 2013 nanti. Menanggapi hal tersebut anggota komisi V DPR RI Arwani Thomafi meminta pemerintah menyiapkan formulasi tarif khusus bagi warga miskin. “Pemerintah harus mencari formulasi yang tepat bagi warga miskin pengguna KRL Ekonomi,” kata Arwani dalam rilisnya, Kamis (28/3). Menurutnya jika nanti pada akhirnya KRL Ekonomi akan dihapuskan menjadi kereta listrik AC, sebaiknya ada tarif tersendiri bagi warga miskin. Bahkan Arwani juga meminta ongkos yang harus dibayar itu setara dengan taril KRL Ekonomi yaitu pada kisaran Rp 1.500 – Rp 2.000. Ia pun mencontohkan pemberian tarif khusus itu salah satunya bisa dilakukan dengan mekanisme menunjukkan kartu miskin.
DPR minta tarif kereta ekonomi AC khusus
JAKARTA. PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) sudah resmi menunda penghapusan Kereta Rel Listrik (KRL) Ekonomi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) hingga Juni 2013 nanti. Menanggapi hal tersebut anggota komisi V DPR RI Arwani Thomafi meminta pemerintah menyiapkan formulasi tarif khusus bagi warga miskin. “Pemerintah harus mencari formulasi yang tepat bagi warga miskin pengguna KRL Ekonomi,” kata Arwani dalam rilisnya, Kamis (28/3). Menurutnya jika nanti pada akhirnya KRL Ekonomi akan dihapuskan menjadi kereta listrik AC, sebaiknya ada tarif tersendiri bagi warga miskin. Bahkan Arwani juga meminta ongkos yang harus dibayar itu setara dengan taril KRL Ekonomi yaitu pada kisaran Rp 1.500 – Rp 2.000. Ia pun mencontohkan pemberian tarif khusus itu salah satunya bisa dilakukan dengan mekanisme menunjukkan kartu miskin.
