JAKARTA. Komisi bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (VII) Dewan Perwakilan Rakyat akan segera memanggil Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk ketiga kalinya. Hal ini terkait laporan audit BPK yang mengindikasikan pemborosan PLN senilai Rp 37,6 triliun semasa dipimpin Dahlan.Anggota Komisi VII Satya W. Yudha mengatakan, Dahlan Iskan telah mangkir dua kali dalam pemanggilan agenda Panitia Kerja Hulu Listrik ini. Padahal, Komisi VII sangat membutuhkan pernyataan dari Dahlan yang dianggap mengetahui hal ini sebagai mantan Dirut PLN.Untuk itu, Komisi VII akan memanggil Dahlan meski DPR sedang reses. Namun, jadwal pemanggilan masih belum pasti. "Masih dicarikan waktunya," ujar Satya saat dihubungi wartawan pada Senin (29/10). Politisi Partai Golkar ini menambahkan, Komisi VII juga akan segera mengirim surat pada pimpinan DPR agar tetap diizinkan melakukan rapat Panja Hulu Listrik di masa reses. "Komisi VII sudah meminta kepada BPK melalui pimpinan DPR untuk melakukan audit investigasi dari temuan BPK itu sendiri. Supaya lebih mendalam dan detail," jelas Satya.Anggota Komisi VII lainnya Effendy Simbolon juga menegaskan pemanggilan Dahlan Iskan harus dilakukan segera. Sebab, masalah audit PLN sangat mendesak. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini ini menyatakan, bahwa Komisi VII tidak punya niat jelek apapun dalam menyikapi hal ini.Namun, pihaknya sangat menyayangkan bahwa Dahlan tak hadir selama dua kali pemanggilan. Padahal, kata Effendy, Komisi VII merupakan lembaga legislatif yang bisa diajak kerjasama. "Saya tidak ingin mereka-reka. Saya sangat menyayangkan kenapa beliau tidak hadir. Kalau memang ada unsur yang memperkuat, kami tak segan-segan bawa ini ke KPK," jelas Effendy.Effendy juga membantah bahwa pihaknya sengaja memperkeruh hal ini untuk menjatuhkan nama dan wibawa Dahlan Iskan pada masyarakat. Pasalnya, seperti yang diketahui Menteri BUMN ini memiliki hasil survey yang cukup tinggi sebagai Capres 2014 mendatang."Soal itu kita udah punya jagoan sendiri. Lagipula kenapa takut dan menanggap ini sebagai upaya menjegal dia? Jangan-jangan beliau yang mau memakai ini untuk mendzolimi. Bisa jadi siapa yang menunggang siapa?," pungkas Effendy.
DPR panggil Dahlan untuk ketiga kalinya
JAKARTA. Komisi bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (VII) Dewan Perwakilan Rakyat akan segera memanggil Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk ketiga kalinya. Hal ini terkait laporan audit BPK yang mengindikasikan pemborosan PLN senilai Rp 37,6 triliun semasa dipimpin Dahlan.Anggota Komisi VII Satya W. Yudha mengatakan, Dahlan Iskan telah mangkir dua kali dalam pemanggilan agenda Panitia Kerja Hulu Listrik ini. Padahal, Komisi VII sangat membutuhkan pernyataan dari Dahlan yang dianggap mengetahui hal ini sebagai mantan Dirut PLN.Untuk itu, Komisi VII akan memanggil Dahlan meski DPR sedang reses. Namun, jadwal pemanggilan masih belum pasti. "Masih dicarikan waktunya," ujar Satya saat dihubungi wartawan pada Senin (29/10). Politisi Partai Golkar ini menambahkan, Komisi VII juga akan segera mengirim surat pada pimpinan DPR agar tetap diizinkan melakukan rapat Panja Hulu Listrik di masa reses. "Komisi VII sudah meminta kepada BPK melalui pimpinan DPR untuk melakukan audit investigasi dari temuan BPK itu sendiri. Supaya lebih mendalam dan detail," jelas Satya.Anggota Komisi VII lainnya Effendy Simbolon juga menegaskan pemanggilan Dahlan Iskan harus dilakukan segera. Sebab, masalah audit PLN sangat mendesak. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini ini menyatakan, bahwa Komisi VII tidak punya niat jelek apapun dalam menyikapi hal ini.Namun, pihaknya sangat menyayangkan bahwa Dahlan tak hadir selama dua kali pemanggilan. Padahal, kata Effendy, Komisi VII merupakan lembaga legislatif yang bisa diajak kerjasama. "Saya tidak ingin mereka-reka. Saya sangat menyayangkan kenapa beliau tidak hadir. Kalau memang ada unsur yang memperkuat, kami tak segan-segan bawa ini ke KPK," jelas Effendy.Effendy juga membantah bahwa pihaknya sengaja memperkeruh hal ini untuk menjatuhkan nama dan wibawa Dahlan Iskan pada masyarakat. Pasalnya, seperti yang diketahui Menteri BUMN ini memiliki hasil survey yang cukup tinggi sebagai Capres 2014 mendatang."Soal itu kita udah punya jagoan sendiri. Lagipula kenapa takut dan menanggap ini sebagai upaya menjegal dia? Jangan-jangan beliau yang mau memakai ini untuk mendzolimi. Bisa jadi siapa yang menunggang siapa?," pungkas Effendy.
